Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang dibebankan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diperolehnya. PPh terutang merupakan jumlah PPh yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Mengetahui cara menghitung PPh terutang sangat penting bagi wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat.

Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam tentang cara menghitung PPh terutang. Mulai dari definisi, dasar hukum, jenis-jenis, objek, subjek, tarif, langkah-langkah penghitungan, hingga tata cara pembayaran dan sanksi keterlambatan pembayaran PPh terutang. Semoga informasi ini bermanfaat bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Definisi PPh Terutang

cara menghitung pph terutang

Pajak Penghasilan (PPh) terutang adalah pajak yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP) atas penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun pajak.

PPh terutang dihitung berdasarkan tarif PPh yang berlaku dan penghasilan neto WP. Penghasilan neto adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan untuk dikurangkan.

Contoh sederhana penghitungan PPh terutang:

  • Penghasilan bruto: Rp100.000.000
  • Biaya-biaya yang diperbolehkan untuk dikurangkan: Rp20.000.000
  • Penghasilan neto: Rp80.000.000
  • Tarif PPh: 5%
  • PPh terutang: Rp4.000.000 (Rp80.000.000 x 5%)

Dasar Hukum PPh Terutang

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) terutang diatur dalam beberapa dasar hukum, antara lain:

  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).
  • Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan.

UU PPh mengatur tentang ketentuan umum PPh, tarif PPh, objek PPh, subjek PPh, dan tata cara pemungutan PPh. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai tarif PPh, objek PPh, subjek PPh, dan tata cara pemungutan PPh.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.03/2016 mengatur tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh.

Jenis-jenis PPh Terutang

cara menghitung pph terutang terbaru

Pajak Penghasilan (PPh) terutang adalah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun pajak. Jenis-jenis PPh terutang dibedakan berdasarkan objek pajaknya.

Jenis-jenis PPh terutang meliputi:

PPh Pasal 21

  • PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.
  • Tarif PPh Pasal 21 bersifat progresif, yaitu semakin tinggi penghasilan semakin tinggi tarif pajaknya. Tarif PPh Pasal 21 ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016.

PPh Pasal 22

  • PPh Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan, yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dan badan usaha.
  • Tarif PPh Pasal 22 bersifat final, yaitu tidak ada pengurangan atau potongan atas penghasilan yang dikenakan pajak. Tarif PPh Pasal 22 ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016.

PPh Pasal 23

  • PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa penghasilan dari usaha, penghasilan dari pekerjaan bebas, dan penghasilan dari hak atas kekayaan intelektual, yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dan badan usaha.
  • Tarif PPh Pasal 23 bersifat final, yaitu tidak ada pengurangan atau potongan atas penghasilan yang dikenakan pajak. Tarif PPh Pasal 23 ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

PPh Pasal 25

  • PPh Pasal 25 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa penghasilan dari penjualan tanah dan/atau bangunan, yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dan badan usaha.
  • Tarif PPh Pasal 25 bersifat final, yaitu tidak ada pengurangan atau potongan atas penghasilan yang dikenakan pajak. Tarif PPh Pasal 25 ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016.

PPh Pasal 26

  • PPh Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dan badan usaha.
  • Tarif PPh Pasal 26 bersifat final, yaitu tidak ada pengurangan atau potongan atas penghasilan yang dikenakan pajak. Tarif PPh Pasal 26 ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Objek PPh Terutang

Objek PPh terutang adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Penghasilan yang dikenai PPh terutang meliputi penghasilan dari usaha, pekerjaan, modal, dan harta.

Penghasilan dari Usaha

Penghasilan dari usaha adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha, termasuk kegiatan perdagangan, industri, jasa, dan pertanian. Penghasilan dari usaha dapat berupa:

  • Keuntungan usaha
  • Omzet bruto
  • Selisih harga pembelian dan harga penjualan
  • Pendapatan bunga, dividen, dan royalti
  • Keuntungan selisih kurs mata uang asing

Penghasilan dari Pekerjaan

Penghasilan dari pekerjaan adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan bekerja, termasuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan biaya jabatan. Penghasilan dari pekerjaan dapat berupa:

  • Gaji
  • Upah
  • Honorarium
  • Tunjangan
  • Biaya jabatan

Penghasilan dari Modal

Penghasilan dari modal adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan penanaman modal, termasuk bunga, dividen, dan royalti. Penghasilan dari modal dapat berupa:

  • Bunga
  • Dividen
  • Royalti

Penghasilan dari Harta

Penghasilan dari harta adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan pemanfaatan harta, termasuk sewa, pendapatan dari penjualan harta, dan pendapatan dari pengalihan harta. Penghasilan dari harta dapat berupa:

  • Sewa
  • Pendapatan dari penjualan harta
  • Pendapatan dari pengalihan harta

Subjek PPh Terutang

Subjek PPh terutang adalah pihak-pihak yang wajib membayar PPh. Subjek PPh terutang meliputi:

  • Orang pribadi, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang tinggal atau bertempat tinggal di Indonesia.
  • Badan, baik badan dalam negeri maupun badan luar negeri yang menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.
  • Warisan belum terbagi.
  • Persekutuan.

Subjek PPh terutang dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis penghasilannya, yaitu:

Subjek PPh Terutang dari Penghasilan

Subjek PPh terutang dari penghasilan adalah pihak-pihak yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha, pekerjaan, investasi, atau kegiatan lainnya.

  • Orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan.
  • Badan yang memperoleh penghasilan dari usaha atau kegiatan.
  • Warisan belum terbagi yang memperoleh penghasilan dari investasi atau kegiatan lainnya.
  • Persekutuan yang memperoleh penghasilan dari usaha atau kegiatan.

Subjek PPh Terutang dari Penghasilan Luar Negeri

Subjek PPh terutang dari penghasilan luar negeri adalah pihak-pihak yang memperoleh penghasilan dari luar negeri, baik dari usaha, pekerjaan, investasi, atau kegiatan lainnya.

  • Orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari luar negeri.
  • Badan yang memperoleh penghasilan dari luar negeri.
  • Warisan belum terbagi yang memperoleh penghasilan dari luar negeri.
  • Persekutuan yang memperoleh penghasilan dari luar negeri.

Tarif PPh Terutang

cara menghitung pph terutang

Tarif PPh terutang adalah tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Tarif PPh terutang berbeda-beda tergantung pada jenis penghasilan dan status wajib pajak.

Tarif PPh terutang untuk penghasilan dari pekerjaan, usaha, dan jasa ditetapkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Tarif PPh Terutang untuk Penghasilan dari Pekerjaan

Tarif PPh terutang untuk penghasilan dari pekerjaan adalah sebagai berikut:

  • 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp 4.500.000
  • 15% untuk penghasilan di atas Rp 4.500.000 sampai dengan Rp 20.000.000
  • 25% untuk penghasilan di atas Rp 20.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000
  • 30% untuk penghasilan di atas Rp 50.000.000

Tarif PPh Terutang untuk Penghasilan dari Usaha dan Jasa

Tarif PPh terutang untuk penghasilan dari usaha dan jasa adalah sebagai berikut:

  • 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp 4.500.000
  • 15% untuk penghasilan di atas Rp 4.500.000 sampai dengan Rp 20.000.000
  • 25% untuk penghasilan di atas Rp 20.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000
  • 30% untuk penghasilan di atas Rp 50.000.000

Cara Menghitung PPh Terutang

menghitung terutang pph klikpajak

Pajak Penghasilan (PPh) terutang adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan yang diperolehnya. PPh terutang dapat dihitung dengan menggunakan berbagai metode, tergantung pada jenis penghasilan yang diperoleh.

Berikut ini adalah langkah-langkah umum untuk menghitung PPh terutang:

  1. Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP).
  2. Kurangi PKP dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
  3. Hitung Tarif Pajak Penghasilan (TPP) berdasarkan PKP yang telah dikurangi PTKP.
  4. Kalikan PKP yang telah dikurangi PTKP dengan TPP untuk mendapatkan PPh terutang.

Sebagai contoh, seorang wajib pajak dengan penghasilan Rp100.000.000 per tahun dan PTKP Rp50.000.000, akan memiliki PKP sebesar Rp50.000.000. Jika TPP untuk PKP tersebut adalah 5%, maka PPh terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak tersebut adalah Rp2.500.000 (Rp50.000.000

x 5%).

Tabel Perhitungan PPh Terutang

Penghasilan PTKP PKP TPP PPh Terutang
Rp100.000.000 Rp50.000.000 Rp50.000.000 5% Rp2.500.000
Rp200.000.000 Rp50.000.000 Rp150.000.000 15% Rp22.500.000
Rp300.000.000 Rp50.000.000 Rp250.000.000 25% Rp62.500.000

Pembayaran PPh Terutang

cara menghitung pph terutang

Pembayaran PPh terutang merupakan kewajiban bagi wajib pajak untuk menyetorkan PPh yang telah dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tata cara pembayaran PPh terutang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Penghasilan.

Batas Waktu Pembayaran PPh Terutang

  • PPh Pasal 21: dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
  • PPh Pasal 22: dibayarkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
  • PPh Pasal 23: dibayarkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
  • PPh Pasal 24: dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
  • PPh Pasal 25: dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
  • PPh Pasal 26: dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
  • PPh Pasal 29: dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
  • PPh Pasal 30: dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
  • PPh Pasal 4 ayat (2): dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Sanksi Keterlambatan Pembayaran PPh Terutang

Undang-Undang (UU) Perpajakan mengatur sanksi bagi wajib pajak yang terlambat membayar PPh terutang. Sanksi tersebut bertujuan untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu.

Sanksi Administratif

Sanksi administratif berupa:

  • Denda sebesar 2% per bulan atas jumlah PPh terutang yang belum dibayar.
  • Penagihan pajak secara paksa melalui surat paksa.
  • Pemblokiran rekening bank wajib pajak.

Sanksi Pidana

Sanksi pidana berupa:

  • Kurungan penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 4 kali jumlah PPh terutang yang belum dibayar.

Tips Menghindari Keterlambatan Pembayaran PPh Terutang

Membayar PPh terutang tepat waktu adalah kewajiban setiap wajib pajak. Keterlambatan pembayaran dapat mengakibatkan sanksi berupa denda dan bunga. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tips-tips menghindari keterlambatan pembayaran PPh terutang.

Cara Menghindari Keterlambatan Pembayaran PPh Terutang

  • Hitung PPh terutang dengan benar. Pastikan Anda menghitung PPh terutang dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anda dapat menggunakan kalkulator PPh terutang yang tersedia di situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membantu Anda menghitung PPh terutang.
  • Bayar PPh terutang tepat waktu. Setelah Anda mengetahui PPh terutang, segera bayar PPh terutang tersebut sebelum tanggal jatuh tempo. Anda dapat membayar PPh terutang melalui bank atau melalui e-billing DJP.
  • Gunakan jasa konsultan pajak. Jika Anda kesulitan menghitung PPh terutang atau membayar PPh terutang, Anda dapat menggunakan jasa konsultan pajak. Konsultan pajak dapat membantu Anda menghitung PPh terutang dengan benar dan membayar PPh terutang tepat waktu.
  • Manfaatkan insentif pajak. Pemerintah memberikan berbagai insentif pajak untuk mendorong wajib pajak membayar PPh terutang tepat waktu. Insentif pajak tersebut berupa potongan PPh terutang, pengurangan PPh terutang, dan pembebasan PPh terutang.
  • Hindari sanksi pajak. Keterlambatan pembayaran PPh terutang dapat mengakibatkan sanksi berupa denda dan bunga. Denda keterlambatan pembayaran PPh terutang sebesar 2% per bulan dari PPh terutang. Bunga keterlambatan pembayaran PPh terutang sebesar 12% per tahun dari PPh terutang.

“Membayar PPh terutang tepat waktu adalah kewajiban setiap warga negara yang baik. Keterlambatan pembayaran PPh terutang dapat mengakibatkan sanksi berupa denda dan bunga. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tips-tips menghindari keterlambatan pembayaran PPh terutang.”

– Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo

Kesimpulan

Demikian pembahasan tentang cara menghitung PPh terutang. Dengan memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku, wajib pajak dapat menghitung PPh terutangnya secara akurat dan tepat waktu. Membayar PPh terutang merupakan bentuk kontribusi wajib pajak dalam pembangunan negara. Oleh karena itu, marilah kita semua menjalankan kewajiban perpajakan kita dengan sebaik-baiknya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *