cara menghitung pph pasal 21 terbaru

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya. PPh Pasal 21 ini merupakan pajak yang bersifat final, artinya pajak ini dihitung dan dibayarkan secara langsung oleh wajib pajak tanpa melalui proses restitusi.

Dengan memahami cara menghitung PPh Pasal 21, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu. Selain itu, wajib pajak juga dapat terhindar dari sanksi yang mungkin timbul akibat keterlambatan atau ketidaktepatan dalam pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21.

Definisi PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah jenis pajak yang dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam setahun.

PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan penghasilan bruto wajib pajak dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Penghasilan bruto adalah jumlah keseluruhan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari pekerjaan, usaha, maupun investasi.

Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto antara lain biaya jabatan, biaya perjalanan, biaya rapat, biaya penelitian, biaya pengembangan, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan.

Setelah penghasilan neto diperoleh, PPh Pasal 21 dihitung dengan menggunakan tarif progresif, yaitu tarif pajak yang semakin tinggi seiring dengan semakin tingginya penghasilan neto.

PPh Pasal 21 dibayarkan secara bulanan atau tahunan. Pembayaran PPh Pasal 21 secara bulanan dilakukan oleh pemberi kerja melalui pemotongan gaji karyawan. Sedangkan pembayaran PPh Pasal 21 secara tahunan dilakukan oleh wajib pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21

Seorang karyawan menerima gaji sebesar Rp 10.000.000 per bulan. Biaya jabatan yang dikeluarkan oleh karyawan tersebut sebesar Rp 500.000 per bulan.

Penghasilan neto karyawan tersebut adalah:

Rp 10.000.000

Rp 500.000 = Rp 9.500.000

PPh Pasal 21 yang terutang oleh karyawan tersebut adalah:

Rp 9.500.000 x 5% = Rp 475.000

Jadi, PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan oleh karyawan tersebut setiap bulan adalah Rp 475.000.

Dasar Hukum PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 diatur dalam beberapa dasar hukum, antara lain:

  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).
  • Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PP 45/2015).
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PMK 101/2016).

Dasar hukum tersebut mengatur ketentuan umum tentang PPh Pasal 21, termasuk subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak.

Wajib Pajak PPh Pasal 21

Dalam sistem perpajakan Indonesia, wajib pajak PPh Pasal 21 adalah individu atau badan yang memiliki penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan (PPh) berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Wajib Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi

  • Pegawai tetap atau tidak tetap, termasuk pegawai negeri sipil (PNS), pegawai badan usaha milik negara (BUMN), dan pegawai badan usaha milik daerah (BUMD).
  • Pekerja lepas atau profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan konsultan.
  • Wirausahawan atau pengusaha perorangan.
  • Orang pribadi yang menerima penghasilan dari luar negeri.

Wajib Pajak PPh Pasal 21 Badan

  • Perseroan terbatas (PT).
  • Persekutuan komanditer (CV).
  • Firma.
  • Koperasi.
  • Yayasan.
  • Perkumpulan.

Objek PPh Pasal 21

cara menghitung pph pasal 21

Objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dalam negeri.

Jenis-jenis penghasilan yang termasuk objek PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Penghasilan dari pekerjaan

  • Gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh wajib pajak sehubungan dengan pekerjaan.
  • Penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas.

Penghasilan dari usaha

  • Penghasilan dari usaha perdagangan, industri, jasa, dan konstruksi.
  • Penghasilan dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
  • Penghasilan dari usaha peternakan, pertambangan, dan galian.

Penghasilan dari investasi

  • Penghasilan dari bunga deposito, tabungan, dan giro.
  • Penghasilan dari dividen saham.
  • Penghasilan dari obligasi.
  • Penghasilan dari reksa dana.

Penghasilan dari royalti

  • Penghasilan dari hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri.
  • Penghasilan dari penggunaan hak atas tanah dan bangunan.

Penghasilan dari hadiah dan penghargaan

  • Penghasilan dari hadiah undian, lotre, dan permainan lainnya.
  • Penghasilan dari penghargaan atas prestasi tertentu.

Penghasilan lainnya

  • Penghasilan dari penjualan harta bergerak dan tidak bergerak.
  • Penghasilan dari jasa perantara.
  • Penghasilan dari kegiatan keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan.

Tarif PPh Pasal 21

cara menghitung pph pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dipotong langsung dari penghasilan bruto wajib pajak, sebelum dibayarkan kepadanya. Tarif PPh Pasal 21 terbaru diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Tarif PPh Pasal 21

  • Untuk penghasilan sampai dengan Rp4.500.000 per bulan, tarif PPh Pasal 21 adalah 5%.
  • Untuk penghasilan di atas Rp4.500.000 sampai dengan Rp6.000.000 per bulan, tarif PPh Pasal 21 adalah 15%.
  • Untuk penghasilan di atas Rp6.000.000 sampai dengan Rp8.000.000 per bulan, tarif PPh Pasal 21 adalah 25%.
  • Untuk penghasilan di atas Rp8.000.000 sampai dengan Rp10.000.000 per bulan, tarif PPh Pasal 21 adalah 30%.
  • Untuk penghasilan di atas Rp10.000.000 per bulan, tarif PPh Pasal 21 adalah 35%.

Tarif PPh Pasal 21 yang berlaku ditentukan berdasarkan penghasilan bruto wajib pajak setelah dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun.

Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 21

cara menghitung pph pasal 21

Mekanisme pemungutan PPh Pasal 21 secara umum dilakukan melalui pemotongan langsung oleh pihak pembayar (perusahaan atau badan usaha lainnya) atas penghasilan karyawan yang dikenai pajak.

Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang mengatur bahwa penghasilan karyawan yang dikenai PPh Pasal 21 meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang termasuk dalam pengertian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Contoh Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 21 dalam Praktik

  • Ketika seorang karyawan menerima gaji bulanan sebesar Rp10.000.000, maka perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja akan memotong PPh Pasal 21 sebesar Rp1.000.000 (10% dari gaji bruto).
  • Jika seorang pekerja lepas menerima honorarium sebesar Rp5.000.000 untuk pekerjaan yang dilakukannya, maka pemberi kerja akan memotong PPh Pasal 21 sebesar Rp500.000 (10% dari honorarium bruto).
  • Ketika seorang pejabat negara menerima tunjangan jabatan sebesar Rp2.000.000 per bulan, maka instansi pemerintah tempat pejabat tersebut bekerja akan memotong PPh Pasal 21 sebesar Rp200.000 (10% dari tunjangan bruto).

Pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh pihak pembayar harus disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Jika pihak pembayar terlambat menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong, maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% per bulan dari jumlah PPh Pasal 21 yang terlambat disetorkan.

Pelaporan PPh Pasal 21

Pelaporan PPh Pasal 21 merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak yang telah memotong PPh Pasal 21 dari penghasilan pegawainya. Pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan secara elektronik melalui sistem e-Filing Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Jenis-jenis Laporan PPh Pasal 21

Jenis-jenis laporan PPh Pasal 21 yang harus disampaikan adalah:

  • Laporan Bulanan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 A1)
  • Laporan Tahunan PPh Pasal 21 (Formulir 1771)
  • Laporan Pembetulan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 A2)
  • Laporan Pembatalan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 A3)

Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 21

Tata cara pelaporan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

  1. Membuat laporan PPh Pasal 21 sesuai dengan jenis laporan yang akan disampaikan.
  2. Mengisi laporan PPh Pasal 21 dengan lengkap dan benar.
  3. Menandatangani laporan PPh Pasal 21 oleh pejabat yang berwenang.
  4. Menyerahkan laporan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.
  5. Laporan PPh Pasal 21 dapat disampaikan secara langsung, melalui pos, atau secara elektronik melalui sistem e-Filing DJP.

Batas waktu pelaporan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

  • Laporan Bulanan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 A1) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
  • Laporan Tahunan PPh Pasal 21 (Formulir 1771) paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya setelah tahun pajak berakhir.
  • Laporan Pembetulan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 A2) paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya setelah tahun pajak berakhir.
  • Laporan Pembatalan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 A3) paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya setelah tahun pajak berakhir.

Sanksi Keterlambatan Pelaporan PPh Pasal 21

Pelaporan PPh Pasal 21 yang terlambat dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Jenis Sanksi

Jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat melaporkan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

  • Sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dan disetorkan untuk setiap bulan keterlambatan.
  • Sanksi pidana berupa kurungan penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp10 juta.

Tata Cara Pembayaran Sanksi

Tata cara pembayaran sanksi keterlambatan pelaporan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

  1. Wajib pajak harus membuat surat pernyataan yang berisi pengakuan atas keterlambatan pelaporan PPh Pasal 21 dan kesanggupan untuk membayar sanksi.
  2. Surat pernyataan tersebut harus disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.
  3. KPP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atas sanksi yang harus dibayar oleh wajib pajak.
  4. Wajib pajak harus membayar sanksi tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dalam SKP.

Pembebasan dan Pengurangan PPh Pasal 21

cara menghitung pph pasal 21

Pembebasan dan pengurangan PPh Pasal 21 diberikan kepada wajib pajak tertentu untuk meringankan beban pajak yang harus dibayar. Pembebasan PPh Pasal 21 diberikan kepada wajib pajak yang penghasilannya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan pengurangan PPh Pasal 21 diberikan kepada wajib pajak yang penghasilannya melebihi PTKP tetapi masih di bawah Batas Penghasilan Kena Pajak (BPKP).

Jenis-jenis Penghasilan yang Mendapat Pembebasan PPh Pasal 21

  • Penghasilan yang berasal dari bunga simpanan di bank dan koperasi simpan pinjam.
  • Penghasilan yang berasal dari hadiah dan hibah.
  • Penghasilan yang berasal dari warisan.
  • Penghasilan yang berasal dari penjualan harta bergerak dan tidak bergerak yang bukan merupakan objek pajak penghasilan.
  • Penghasilan yang berasal dari penggantian biaya perjalanan dinas.
  • Penghasilan yang berasal dari uang penghargaan.
  • Penghasilan yang berasal dari uang duka.
  • Penghasilan yang berasal dari uang pensiun.
  • Penghasilan yang berasal dari uang pesangon.
  • Penghasilan yang berasal dari uang penghargaan masa kerja.

Ketentuan tentang Pengurangan PPh Pasal 21

Pengurangan PPh Pasal 21 diberikan kepada wajib pajak yang penghasilannya melebihi PTKP tetapi masih di bawah BPKP. Pengurangan PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk potongan langsung dari penghasilan bruto wajib pajak sebelum dipotong PPh Pasal 21. Besaran pengurangan PPh Pasal 21 yang diberikan tergantung pada status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak.

Untuk wajib pajak yang belum menikah, pengurangan PPh Pasal 21 yang diberikan sebesar Rp4.500.000 per bulan. Sedangkan untuk wajib pajak yang sudah menikah, pengurangan PPh Pasal 21 yang diberikan sebesar Rp4.500.000 per bulan ditambah dengan pengurangan untuk istri sebesar Rp1.500.000

per bulan dan pengurangan untuk setiap tanggungan sebesar Rp1.500.000 per bulan.

Contoh Kasus Perhitungan PPh Pasal 21

Berikut ini adalah contoh kasus perhitungan PPh Pasal 21 secara lengkap:

Seorang karyawan bernama Budi bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan gaji pokok sebesar Rp10.000.000 per bulan. Budi juga menerima tunjangan jabatan sebesar Rp1.000.000 per bulan dan tunjangan transportasi sebesar Rp500.000 per bulan.

Berdasarkan ketentuan PPh Pasal 21, penghasilan neto Budi dihitung sebagai berikut:

  • Gaji pokok: Rp10.000.000
  • Tunjangan jabatan: Rp1.000.000
  • Tunjangan transportasi: Rp500.000
  • Jumlah penghasilan bruto: Rp11.500.000
  • Biaya jabatan: 5% x Rp11.500.000 = Rp575.000
  • Penghasilan neto: Rp11.500.000
    – Rp575.000 = Rp10.925.000

Selanjutnya, PPh Pasal 21 yang terutang oleh Budi dihitung sebagai berikut:

  • Penghasilan neto: Rp10.925.000
  • PTKP (Status TK/0): Rp5.400.000
  • Penghasilan kena pajak: Rp10.925.000
    – Rp5.400.000 = Rp5.525.000
  • Tarif PPh Pasal 21: 5%
  • PPh Pasal 21 terutang: 5% x Rp5.525.000 = Rp276.250

Jadi, PPh Pasal 21 yang terutang oleh Budi sebesar Rp276.250 per bulan.

Ringkasan Penutup

cara menghitung pph pasal 21 terbaru

Dengan demikian, memahami cara menghitung PPh Pasal 21 merupakan hal yang penting bagi setiap wajib pajak. Dengan memahami cara menghitung PPh Pasal 21, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu, serta terhindar dari sanksi yang mungkin timbul akibat keterlambatan atau ketidaktepatan dalam pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *