Dalam dinamika dunia usaha, pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan menjadi aspek penting bagi setiap wajib pajak badan. Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan salah satu jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan atau badan usaha di Indonesia. Untuk memastikan ketepatan dalam memenuhi kewajiban ini, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep, subjek, objek, dasar pengenaan, tarif, cara menghitung, hingga pelaporan PPh Badan.

Melalui pembahasan yang komprehensif, artikel ini akan menyajikan langkah-langkah praktis dalam menghitung PPh Badan, disertai contoh perhitungan yang memudahkan wajib pajak badan untuk memahami kewajiban perpajakan mereka. Dengan demikian, perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu.

Konsep PPh Badan

cara menghitung pph badan terbaru

Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh badan usaha atau lembaga. Badan usaha atau lembaga yang dimaksud termasuk perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas (PT), koperasi, yayasan, dan bentuk badan usaha lainnya yang diatur dalam undang-undang.

PPh Badan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup besar. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, terdapat beberapa jenis PPh Badan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

PPh Badan Pasal 21

PPh Badan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh karyawan atau pekerja dari pemberi kerja. Tarif PPh Badan Pasal 21 berkisar antara 5% hingga 30%, tergantung pada besarnya penghasilan yang diterima.

PPh Badan Pasal 22

PPh Badan Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan hadiah. Tarif PPh Badan Pasal 22 berkisar antara 10% hingga 25%, tergantung pada jenis penghasilan yang diterima.

PPh Badan Pasal 23

PPh Badan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa penghasilan dari usaha yang bersifat tetap atau tidak tetap dan yang dilakukan secara berulang-ulang. Tarif PPh Badan Pasal 23 berkisar antara 1% hingga 2%, tergantung pada jenis usaha yang dijalankan.

PPh Badan Pasal 25

PPh Badan Pasal 25 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa keuntungan dari penjualan harta tetap. Tarif PPh Badan Pasal 25 sebesar 25%.

PPh Badan Pasal 26

PPh Badan Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa hadiah dan penghargaan. Tarif PPh Badan Pasal 26 sebesar 10%.

Subjek dan Objek PPh Badan

cara menghitung pph badan

Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan pajak yang dikenakan kepada badan usaha atas penghasilan yang diperolehnya dalam satu tahun pajak. PPh Badan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup signifikan.

Subjek PPh Badan

Subjek PPh Badan adalah badan usaha yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Badan usaha yang dimaksud meliputi:

  • Perseroan terbatas (PT)
  • Koperasi
  • Persekutuan komanditer (CV)
  • Perusahaan negara (BUMN)
  • Perusahaan daerah (BUMD)
  • Perusahaan asing

Objek PPh Badan

Objek PPh Badan adalah penghasilan yang diperoleh badan usaha dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Penghasilan tersebut meliputi:

  • Laba usaha
  • Keuntungan penjualan aktiva tetap
  • Pendapatan bunga
  • Pendapatan dividen
  • Pendapatan sewa
  • Royalti
  • Keuntungan selisih kurs

Dasar Pengenaan PPh Badan

Dasar pengenaan PPh Badan merupakan nilai yang menjadi dasar perhitungan PPh Badan. Dasar pengenaan PPh Badan meliputi laba bersih setelah dikurangi biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, dan ditambah dengan penghasilan yang bukan objek pajak.

Cara menghitung dasar pengenaan PPh Badan adalah dengan mengurangi laba bersih dengan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, dan menambahkan penghasilan yang bukan objek pajak. Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah:

  • Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak.
  • Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan sosial dan keagamaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan.
  • Biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga utang yang berasal dari pinjaman yang digunakan untuk memperoleh harta yang tidak menghasilkan penghasilan.
  • Biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran denda, hadiah, dan sumbangan.
  • Biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.
  • Biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran iuran jaminan sosial.

Penghasilan yang bukan objek pajak adalah:

  • Penghasilan dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang dilakukan oleh petani, pekebun, nelayan, dan pemilik hutan rakyat.
  • Penghasilan dari usaha kecil yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki tempat usaha tetap.
  • Penghasilan dari pekerjaan bebas yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki tempat kerja tetap.
  • Penghasilan dari pekerjaan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang bekerja di luar negeri.
  • Penghasilan dari harta bergerak yang tidak menghasilkan penghasilan.

Tarif PPh Badan

cara menghitung pph badan

Tarif PPh Badan merupakan persentase yang dikenakan terhadap laba kena pajak perusahaan. Tarif PPh Badan yang berlaku saat ini adalah 22%.

Tidak ada perbedaan tarif PPh Badan untuk perusahaan besar dan kecil. Semua perusahaan dikenakan tarif PPh Badan yang sama.

Cara Menghitung PPh Badan

cara menghitung pph badan

Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan pajak yang dibebankan kepada badan usaha atau perusahaan atas penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun pajak.

PPh Badan terutang dihitung dengan menggunakan tarif progresif, yaitu semakin besar penghasilan yang diperoleh, maka semakin tinggi tarif PPh Badan yang terutang.

Berikut ini adalah langkah-langkah menghitung PPh Badan:

Menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PKP merupakan jumlah penghasilan yang diperoleh perusahaan selama satu tahun pajak setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut.

Dalam menentukan PKP, perusahaan dapat menggunakan metode gross income atau metode net income .

  • Metode gross income: Metode ini menghitung PKP dengan menggunakan seluruh pendapatan yang diperoleh perusahaan, tanpa mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan.
  • Metode net income: Metode ini menghitung PKP dengan mengurangi pendapatan perusahaan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut.

Menerapkan Tarif PPh Badan

Setelah PKP ditentukan, maka tarif PPh Badan dapat diterapkan untuk menghitung PPh Badan yang terutang.

Tarif PPh Badan ditetapkan secara progresif, yaitu semakin besar PKP, maka semakin tinggi tarif PPh Badan yang terutang.

Tarif PPh Badan yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

PKP Tarif PPh Badan
Rp0

Rp50.000.000

5%
Rp50.000.000

Rp100.000.000

10%
Rp100.000.000

Rp200.000.000

15%
Rp200.000.000

Rp300.000.000

20%
Rp300.000.000

Rp400.000.000

25%
Di atas Rp400.000.000 30%

Menghitung PPh Badan Terutang

Setelah tarif PPh Badan diterapkan, maka PPh Badan terutang dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

PPh Badan Terutang = PKP x Tarif PPh Badan

Pembayaran PPh Badan

Pembayaran PPh Badan merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak badan untuk menyetorkan pajak terutang kepada negara. Pembayaran PPh Badan dilakukan secara berkala, yaitu setiap bulan atau setiap tahun.

Berikut adalah tata cara pembayaran PPh Badan:

Cara Pembayaran PPh Badan

  • Melalui e-Billing: Wajib pajak badan dapat membayar PPh Badan melalui sistem e-Billing. E-Billing adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Untuk dapat menggunakan e-Billing, wajib pajak badan harus terlebih dahulu mendaftar dan mendapatkan kode billing dari DJP.
  • Melalui Kantor Pos: Wajib pajak badan juga dapat membayar PPh Badan melalui kantor pos. Pembayaran PPh Badan melalui kantor pos dapat dilakukan dengan menggunakan formulir SSP (Surat Setoran Pajak).
  • Melalui Bank Persepsi: Wajib pajak badan dapat membayar PPh Badan melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh DJP. Bank persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh DJP untuk menerima pembayaran pajak. Pembayaran PPh Badan melalui bank persepsi dapat dilakukan dengan menggunakan formulir SSP (Surat Setoran Pajak).

Batas Waktu Pembayaran PPh Badan

Batas waktu pembayaran PPh Badan adalah sebagai berikut:

  • Untuk PPh Badan bulanan: Batas waktu pembayaran PPh Badan bulanan adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
  • Untuk PPh Badan tahunan: Batas waktu pembayaran PPh Badan tahunan adalah tanggal 31 Maret tahun berikutnya setelah tahun pajak berakhir.

Apabila wajib pajak badan terlambat membayar PPh Badan, maka akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang.

Sanksi Keterlambatan Pembayaran PPh Badan

cara menghitung pph badan

Sanksi keterlambatan pembayaran PPh Badan dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar PPh Badan tepat waktu.

Sanksi keterlambatan pembayaran PPh Badan dihitung dengan cara sebagai berikut:

Cara Menghitung Sanksi Keterlambatan Pembayaran PPh Badan

  1. Hitung jumlah PPh Badan yang terutang.
  2. Hitung jumlah hari keterlambatan pembayaran PPh Badan.
  3. Kalikan jumlah PPh Badan yang terutang dengan tarif sanksi keterlambatan pembayaran PPh Badan.
  4. Jumlah sanksi keterlambatan pembayaran PPh Badan adalah hasil perkalian antara jumlah PPh Badan yang terutang, jumlah hari keterlambatan pembayaran PPh Badan, dan tarif sanksi keterlambatan pembayaran PPh Badan.

Tarif Sanksi Keterlambatan Pembayaran PPh Badan

Tarif sanksi keterlambatan pembayaran PPh Badan adalah 2% per bulan dari jumlah PPh Badan yang terutang.

Pembayaran Sanksi Keterlambatan Pembayaran PPh Badan

Sanksi keterlambatan pembayaran PPh Badan harus dibayarkan bersamaan dengan PPh Badan yang terutang.

Ketentuan Lain Mengenai Sanksi Keterlambatan Pembayaran PPh Badan

Jika wajib pajak membayar PPh Badan kurang dari jumlah yang terutang, maka sanksi keterlambatan pembayaran PPh Badan dihitung dari jumlah PPh Badan yang kurang dibayar.

Jika wajib pajak membayar PPh Badan lebih dari jumlah yang terutang, maka sanksi keterlambatan pembayaran PPh Badan tidak dikenakan.

Sanksi keterlambatan pembayaran PPh Badan dapat dibebaskan jika wajib pajak dapat membuktikan bahwa keterlambatan pembayaran PPh Badan tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa.

Pembukuan dan Pencatatan PPh Badan

Pembukuan dan pencatatan PPh Badan merupakan bagian penting dalam pengelolaan pajak badan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa badan usaha telah menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh Badan dengan benar. Pembukuan dan pencatatan PPh Badan yang baik dan benar juga akan memudahkan badan usaha dalam menghadapi pemeriksaan pajak.

Dokumen yang Harus Disiapkan

Dokumen yang harus disiapkan untuk pembukuan dan pencatatan PPh Badan antara lain:

  • Laporan keuangan perusahaan
  • Bukti pemotongan dan penyetoran PPh Badan
  • Bukti pembayaran PPh Badan
  • Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Badan
  • Daftar harta dan kewajiban perusahaan
  • Laporan laba rugi perusahaan
  • Daftar gaji karyawan perusahaan

Cara Membuat Pembukuan dan Pencatatan PPh Badan yang Baik dan Benar

Untuk membuat pembukuan dan pencatatan PPh Badan yang baik dan benar, badan usaha dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

  1. Mencatat semua transaksi keuangan perusahaan dengan lengkap dan akurat.
  2. Memisahkan transaksi keuangan perusahaan yang terkait dengan PPh Badan dengan transaksi keuangan lainnya.
  3. Menghitung PPh Badan yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Menyetorkan PPh Badan yang terutang tepat waktu ke kas negara.
  5. Melaporkan PPh Badan yang terutang dalam SPT PPh Badan.

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, badan usaha dapat memastikan bahwa pembukuan dan pencatatan PPh Badan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan PPh Badan

Laporan PPh Badan merupakan dokumen yang wajib disampaikan oleh wajib pajak badan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Laporan ini berisi informasi tentang penghasilan, biaya, dan laba/rugi wajib pajak badan selama satu tahun pajak.

Ada dua jenis laporan PPh Badan yang harus disampaikan, yaitu:

  • Laporan PPh Badan Tahunan
  • Laporan PPh Badan Masa

Laporan PPh Badan Tahunan disampaikan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, sedangkan Laporan PPh Badan Masa disampaikan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.

Laporan PPh Badan yang baik dan benar harus memenuhi persyaratan berikut:

  • Laporan PPh Badan harus dibuat berdasarkan data dan informasi yang benar.
  • Laporan PPh Badan harus dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Laporan PPh Badan harus dibuat secara lengkap dan jelas.
  • Laporan PPh Badan harus disampaikan tepat waktu.

Audit PPh Badan

Audit PPh Badan adalah pemeriksaan terhadap kebenaran laporan keuangan dan kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak Badan telah menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh Badan dengan benar.

Apa saja yang diperiksa dalam audit PPh Badan?

  • Ketepatan pencatatan transaksi keuangan
  • Kebenaran penghitungan PPh Badan
  • Kelengkapan pembayaran dan pelaporan PPh Badan
  • Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan lainnya yang terkait dengan PPh Badan

Bagaimana cara menghadapi audit PPh Badan?

  • Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk audit, seperti laporan keuangan, bukti potong, dan bukti pembayaran PPh Badan.
  • Berikan penjelasan yang jelas dan lengkap kepada auditor tentang transaksi keuangan dan perhitungan PPh Badan yang dilakukan.
  • Bersikap kooperatif dan terbuka selama proses audit berlangsung.
  • Jika terjadi ketidaksepakatan dengan auditor, ajukan keberatan secara tertulis.

Penutup

Sebagai kesimpulan, menghitung PPh Badan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak badan secara akurat dan tepat waktu. Pemahaman yang komprehensif tentang dasar pengenaan, tarif, dan langkah-langkah penghitungan PPh Badan menjadi kunci utama dalam memenuhi kewajiban perpajakan ini. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan dalam artikel ini, wajib pajak badan dapat memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *