cara menghitung pph 23 terbaru

Pajak Penghasilan (PPh) 23 merupakan salah satu jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Sebagai bagian penting dari sistem perpajakan Indonesia, PPh 23 memiliki peran krusial dalam menopang pendapatan negara. Oleh karena itu, memahami mekanisme perhitungan PPh 23 menjadi esensial bagi wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat dan akurat.

Dalam eksplorasi ini, kita akan menyelami berbagai aspek terkait PPh 23, mulai dari dasar hukum, tarif, objek pajak, subjek pajak, hingga tata cara penghitungan, pembayaran, pelaporan, dan pemeriksaannya. Dengan menguasai pengetahuan ini, wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Pendahuluan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang termasuk dalam penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Subjek PPh 23 adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU PPh. Contohnya, karyawan yang menerima gaji atau upah dari pemberi kerja, konsultan yang menerima honorarium dari klien, atau dokter yang menerima pembayaran atas jasanya.

Jenis-jenis PPh 23

Jenis-jenis PPh 23 meliputi:

  • PPh 23 atas gaji, upah, honorarium, dan tunjangan yang dipotong oleh pemberi kerja atau pembayar honorarium.
  • PPh 23 atas hadiah dan penghargaan yang dipotong oleh penyelenggara undian, sayembara, atau kegiatan lainnya.
  • PPh 23 atas penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang dipotong oleh pemotong pajak, seperti bendahara pemerintah, bendahara koperasi, atau bendahara yayasan.
  • PPh 23 atas penghasilan dari kegiatan keagamaan yang dipotong oleh pengurus tempat ibadah.
  • PPh 23 atas penghasilan dari penjualan barang bergerak yang dipotong oleh pedagang besar atau importir.

Dasar Hukum PPh 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang sejenis.

Dasar hukum PPh 23 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Perubahan Dasar Hukum PPh 23

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, terdapat beberapa perubahan mendasar dalam ketentuan PPh 23, antara lain:

  • Tarif PPh 23 untuk penghasilan bruto sampai dengan Rp4.500.000 per bulan diturunkan dari 5% menjadi 2%.
  • Penghasilan neto yang dikenakan PPh 23 dihitung dengan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, biaya perjalanan, iuran pensiun, dan iuran kesehatan.
  • Wajib pajak yang memiliki penghasilan dari luar negeri juga dikenakan PPh 23.

Peraturan Terbaru tentang PPh 23

Peraturan terbaru yang mengatur tentang PPh 23 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Peraturan ini mengatur tentang tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh 23 oleh wajib pajak yang meliputi:

  • Tata cara pemungutan PPh 23
  • Tata cara penyetoran PPh 23
  • Tata cara pelaporan PPh 23

Tarif PPh 23

cara menghitung pph 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam bentuk bunga, dividen, royalti, sewa, hadiah, dan penghasilan lainnya yang dibayarkan oleh badan usaha kepada wajib pajak orang pribadi.

Tarif PPh 23 ditentukan berdasarkan jenis penghasilan dan status wajib pajak. Berikut adalah tabel tarif PPh 23 terbaru:

Jenis Penghasilan Tarif PPh 23
Bunga deposito dan tabungan 20%
Dividen 10%
Royalti 15%
Sewa 10%
Hadiah 25%
Penghasilan lainnya 15%

Faktor-faktor yang mempengaruhi tarif PPh 23 antara lain:

  • Jenis penghasilan
  • Status wajib pajak
  • Jumlah penghasilan

Contoh perhitungan tarif PPh 23:

Seorang wajib pajak orang pribadi menerima bunga deposito sebesar Rp10.000.000,00. Tarif PPh 23 yang dikenakan adalah 20%. Maka, PPh 23 yang harus dibayarkan adalah Rp2.000.000,00.

Objek Pajak PPh 23

Objek Pajak PPh 23 adalah penghasilan yang diterima Wajib Pajak yang dipotong dan disetorkan ke Kas Negara oleh pihak lain. Penghasilan yang dimaksud berupa:

  • gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak.
  • imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak yang diterima bukan dalam bentuk uang, termasuk natura.
  • pensiun, uang pesangon, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak.
  • pembayaran sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak yang diterima oleh bukan Wajib Pajak.
  • sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  • royalti.
  • hadiah dan penghargaan.
  • pembayaran bunga, dividen, dan keuntungan lainnya.
  • penghasilan dari usaha yang bersifat tidak tetap dan/atau tidak berkesinambungan.
  • penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Subjek Pajak PPh 23

cara menghitung pph 23

Subjek pajak PPh 23 adalah orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, termasuk penghasilan dari luar negeri. Penghasilan yang dikenakan PPh 23 meliputi gaji, upah, honorarium, jasa, royalti, sewa, hadiah, dan penghasilan lainnya yang sejenis.

Subjek pajak PPh 23 juga termasuk pemberi kerja atau badan usaha yang membayar penghasilan kepada orang pribadi atau badan yang menjadi subjek pajak PPh 23.

Subjek Pajak PPh 23

  • Orang pribadi yang menerima penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, termasuk penghasilan dari luar negeri.
  • Badan yang menerima penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, termasuk penghasilan dari luar negeri.
  • Pemberi kerja atau badan usaha yang membayar penghasilan kepada orang pribadi atau badan yang menjadi subjek pajak PPh 23.

Contoh Subjek Pajak PPh 23

  • Pegawai yang menerima gaji dari perusahaan.
  • Dokter yang menerima jasa pengobatan dari pasien.
  • Pengacara yang menerima honorarium dari klien.
  • Seniman yang menerima royalti dari penjualan karyanya.
  • Pemilik rumah yang menerima sewa dari penyewa.
  • Pemenang hadiah undian atau lotre.
  • Orang pribadi yang menerima penghasilan dari luar negeri, seperti gaji, upah, honorarium, jasa, royalti, sewa, hadiah, dan penghasilan lainnya yang sejenis.

Penghitungan PPh 23

Penghitungan PPh 23 merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak yang menerima penghasilan dari luar negeri. PPh 23 dikenakan atas penghasilan berupa bunga, dividen, royalti, dan penghasilan lainnya yang diterima dari luar negeri. Besarnya PPh 23 yang terutang tergantung pada jenis penghasilan yang diterima dan tarif PPh 23 yang berlaku.

Rumus Perhitungan PPh 23

Rumus perhitungan PPh 23 adalah sebagai berikut:

PPh 23 = Penghasilan x Tarif PPh 23

Keterangan:

  • PPh 23: Pajak Penghasilan Pasal 23
  • Penghasilan: Penghasilan yang diterima dari luar negeri
  • Tarif PPh 23: Tarif PPh 23 yang berlaku

Tabel Contoh Perhitungan PPh 23

Berikut ini adalah tabel contoh perhitungan PPh 23:

Jenis Penghasilan Penghasilan Tarif PPh 23 PPh 23 Terutang
Bunga Rp100.000.000 15% Rp15.000.000
Dividen Rp50.000.000 20% Rp10.000.000
Royalti Rp25.000.000 10% Rp2.500.000

Langkah-langkah Menghitung PPh 23

Langkah-langkah menghitung PPh 23 adalah sebagai berikut:

  1. Tentukan jenis penghasilan yang diterima dari luar negeri.
  2. Cari tahu tarif PPh 23 yang berlaku untuk jenis penghasilan tersebut.
  3. Kalikan penghasilan dengan tarif PPh 23 untuk mendapatkan PPh 23 terutang.

Pembayaran PPh 23

cara menghitung pph 23 terbaru

Tata cara pembayaran PPh 23 dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/ 2015. Pembayaran PPh 23 dapat dilakukan melalui berbagai saluran, antara lain:

  • Transfer melalui ATM, internet banking, atau mobile banking.
  • Setor tunai melalui teller bank.
  • Setor melalui kantor pos.
  • Pembayaran melalui marketplace.
  • Melalui aplikasi e-billing pajak.

Sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh 23 berupa:

  • Denda sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang.
  • Penagihan pajak terutang ditambah denda melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP).
  • Pemblokiran rekening bank.
  • Pencabutan izin usaha.

Bukti pembayaran PPh 23 adalah:

  • Bukti transfer bank.
  • Slip setoran tunai.
  • Slip setoran kantor pos.
  • Bukti pembayaran melalui marketplace.
  • Bukti pembayaran melalui aplikasi e-billing pajak.

Pelaporan PPh 23

Pelaporan PPh 23 dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh 23 melalui e-Filing atau kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. SPT Masa PPh 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Dalam SPT Masa PPh 23, wajib pajak harus mencantumkan informasi sebagai berikut:

  • Nama, alamat, dan NPWP wajib pajak
  • Masa pajak
  • Jumlah penghasilan bruto yang dipotong PPh 23
  • Jumlah PPh 23 yang dipotong
  • Jumlah PPh 23 yang disetorkan
  • Jumlah kelebihan atau kekurangan PPh 23

Wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT Masa PPh 23 akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1% dari jumlah PPh 23 yang terutang untuk setiap bulan keterlambatan. Denda maksimal yang dapat dikenakan adalah 12% dari jumlah PPh 23 yang terutang.

Berikut ini adalah contoh laporan PPh 23:

Laporan PPh 23
Nama Wajib Pajak NPWP Masa Pajak Jumlah Penghasilan Bruto Jumlah PPh 23 yang Dipotong Jumlah PPh 23 yang Disetorkan Jumlah Kelebihan atau Kekurangan PPh 23
PT. ABC 01.23456789-011 Januari 2023 Rp100.000.000 Rp10.000.000 Rp10.000.000 Rp0

Pemeriksaan PPh 23

Pemeriksaan PPh 23 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh fiskus untuk mengetahui kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan PPh 23 yang telah dilakukan oleh wajib pajak.

Pemeriksaan PPh 23 dapat dilakukan secara menyeluruh atau terbatas, tergantung pada hasil analisis risiko yang dilakukan oleh fiskus. Pemeriksaan menyeluruh mencakup pemeriksaan terhadap seluruh aspek pemenuhan kewajiban perpajakan PPh 23, sedangkan pemeriksaan terbatas hanya mencakup pemeriksaan terhadap aspek tertentu saja.

Prosedur Pemeriksaan PPh 23

Prosedur pemeriksaan PPh 23 secara umum meliputi:

  1. Pemberitahuan pemeriksaan
  2. Pemeriksaan pendahuluan
  3. Pemeriksaan lapangan
  4. Pemeriksaan akhir
  5. Pemberitahuan hasil pemeriksaan
  6. Penyampaian sanggahan
  7. Penerbitan surat ketetapan pajak
  8. Pembayaran pajak terutang

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan PPh 23

Dalam pemeriksaan PPh 23, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

  • Hak wajib pajak dalam pemeriksaan PPh 23:
    • Menerima pemberitahuan pemeriksaan
    • Mendampingi fiskus selama pemeriksaan
    • Memberikan keterangan dan bukti-bukti yang diperlukan
    • Mengajukan sanggahan atas hasil pemeriksaan
  • Kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan PPh 23:
    • Menyiapkan dan menyampaikan laporan keuangan dan laporan pajak
    • Menyiapkan dan menyampaikan bukti pemotongan dan penyetoran PPh 23
    • Menyimpan catatan keuangan dan dokumen perpajakan selama 10 tahun

Contoh Kasus Pemeriksaan PPh 23

Berikut ini adalah contoh kasus pemeriksaan PPh 23:

PT A adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Pada tahun 2021, PT A melakukan pemotongan PPh 23 atas pembayaran sewa gedung sebesar Rp100.000.000. PT A melaporkan pemotongan PPh 23 tersebut dalam SPT Masa PPh 23. Namun, dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus, ditemukan bahwa PT A tidak menyetorkan PPh 23 tersebut ke kas negara.

Akibatnya, PT A dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% dari jumlah PPh 23 yang tidak disetorkan.

Keberatan dan Banding PPh 23

Keberatan dan banding PPh 23 adalah hak wajib pajak yang tidak puas dengan keputusan fiskus mengenai ketetapan pajak PPh 23. Prosedur keberatan dan banding PPh 23 diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Prosedur Pengajuan Keberatan dan Banding PPh 23

Pengajuan Keberatan

  • Wajib pajak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menerbitkan ketetapan pajak PPh 23.
  • Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya ketetapan pajak PPh 23.
  • Keberatan harus memuat sekurang-kurangnya:
    • Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib pajak.
    • Nomor ketetapan pajak PPh 23 yang keberatan.
    • Alasan keberatan.
    • Bukti-bukti yang mendukung keberatan.
  • Kepala KPP wajib memeriksa keberatan dan memberikan keputusan dalam jangka waktu 120 hari sejak tanggal diterimanya keberatan.
  • Apabila Kepala KPP tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu tersebut, maka keberatan wajib pajak dianggap dikabulkan.

Pengajuan Banding

  • Apabila wajib pajak tidak puas dengan keputusan Kepala KPP, maka wajib pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
  • Banding harus diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya keputusan Kepala KPP.
  • Banding harus memuat sekurang-kurangnya:
    • Nama, alamat, dan NPWP wajib pajak.
    • Nomor ketetapan pajak PPh 23 yang dibandinkan.
    • Nomor dan tanggal keputusan Kepala KPP yang dibandinkan.
    • Alasan banding.
    • Bukti-bukti yang mendukung banding.
  • Pengadilan Pajak wajib memeriksa banding dan memberikan putusan dalam jangka waktu 180 hari sejak tanggal diterimanya banding.
  • Apabila Pengadilan Pajak tidak memberikan putusan dalam jangka waktu tersebut, maka banding wajib pajak dianggap dikabulkan.

Simpulan Akhir

cara menghitung pph 23 terbaru

Dengan demikian, PPh 23 merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berperan dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang mekanisme perhitungan PPh 23, wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya secara tepat dan akurat, serta berkontribusi terhadap pembangunan negara yang lebih baik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *