cara menghitung pph 21 terbaru

Dalam lanskap perpajakan Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Memahami cara menghitung PPh 21 menjadi krusial bagi setiap individu yang memperoleh penghasilan. Melalui pemahaman yang komprehensif, wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat dan menghindari potensi permasalahan.

Esensi PPh 21 adalah memungut pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari pekerjaan, usaha, maupun investasi. Dengan demikian, kontribusi wajib pajak terhadap penerimaan negara dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan. Untuk memperjelas pemahaman, artikel ini akan mengulas berbagai aspek terkait PPh 21, mulai dari dasar hukum, tarif, hingga tata cara penghitungannya.

Dasar Hukum

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi, termasuk gaji, honorarium, tunjangan, dan lainnya. Dasar hukum pengenaan PPh 21 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Isi dari dasar hukum tersebut antara lain mengatur tentang subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan tata cara pemungutan pajak. Subjek pajak PPh 21 adalah wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan, usaha, atau kegiatan lainnya.

Objek pajak PPh 21 adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi, termasuk gaji, honorarium, tunjangan, dan lainnya. Tarif pajak PPh 21 ditetapkan sebesar 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000, 15% untuk penghasilan di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000, 25% untuk penghasilan di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000, dan 30% untuk penghasilan di atas Rp 500.000.000.

Tata cara pemungutan pajak PPh 21 dilakukan dengan cara pemotongan langsung dari penghasilan wajib pajak oleh pihak yang membayar penghasilan tersebut. Pihak yang membayar penghasilan tersebut wajib menyetorkan PPh 21 yang telah dipotong kepada negara.

Contoh Kasus

Seorang karyawan menerima gaji sebesar Rp 10.000.000 per bulan. Atas gaji tersebut, karyawan tersebut dikenakan PPh 21 sebesar 5%. Besarnya PPh 21 yang harus dibayarkan oleh karyawan tersebut adalah Rp 500.000 (10.000.000 x 5%).

Tarif PPh 21

cara menghitung pph 21 terbaru

PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan pegawai yang bersifat final. Tarif PPh 21 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Tarif PPh 21 dibagi menjadi 4 lapisan, yaitu:

  • Lapisan I: 5% untuk penghasilan neto sampai dengan Rp50.000.000
  • Lapisan II: 15% untuk penghasilan neto lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000
  • Lapisan III: 25% untuk penghasilan neto lebih dari Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000
  • Lapisan IV: 30% untuk penghasilan neto lebih dari Rp500.000.000

Penghasilan neto adalah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran kesehatan.

Contoh Perhitungan PPh 21

Seorang pegawai dengan gaji bruto Rp10.000.000 per bulan, biaya jabatan Rp500.000 per bulan, iuran pensiun Rp100.000 per bulan, dan iuran kesehatan Rp50.000 per bulan.

Maka penghasilan neto pegawai tersebut adalah:

Penghasilan neto = Gaji bruto – Biaya jabatan – Iuran pensiun – Iuran kesehatan

Penghasilan neto = Rp10.000.000 – Rp500.000 – Rp100.000 – Rp50.000

Penghasilan neto = Rp8.850.000

Berdasarkan tarif PPh 21, pegawai tersebut masuk ke dalam lapisan I, sehingga tarif PPh 21 yang dikenakan adalah 5%. Maka PPh 21 yang harus dibayarkan pegawai tersebut adalah:

PPh 21 = Penghasilan neto x Tarif PPh 21

PPh 21 = Rp8.850.000 x 5%

PPh 21 = Rp442.500

Ketentuan Khusus Mengenai Tarif PPh 21

Selain tarif umum yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa ketentuan khusus mengenai tarif PPh 21, antara lain:

  • Tarif PPh 21 untuk penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas sebesar 0,5% sampai dengan 50%.
  • Tarif PPh 21 untuk penghasilan dari bunga, dividen, royalti, dan hadiah sebesar 10%.
  • Tarif PPh 21 untuk penghasilan dari sewa dan penghasilan lainnya sebesar 20%.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PTKP ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan berlaku untuk satu tahun pajak.

Tujuan dari PTKP adalah untuk memberikan keringanan pajak bagi wajib pajak yang berpenghasilan rendah. Dengan adanya PTKP, wajib pajak tidak perlu membayar pajak atas penghasilannya yang masih berada di bawah PTKP.

Jenis-jenis PTKP

Jenis-jenis PTKP meliputi:

  • PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)
  • PTKP Wajib Pajak Badan (WP Badan)

PTKP WP OP dibedakan menjadi dua, yaitu:

  1. PTKP WP OP dengan status kawin
  2. PTKP WP OP dengan status tidak kawin

PTKP WP Badan adalah sebesar 0%. Artinya, seluruh penghasilan WP Badan dikenakan PPh Pasal 21.

Perhitungan PTKP

Perhitungan PTKP untuk WP OP dengan status kawin adalah sebesar Rp54.000.000 per tahun. Sedangkan perhitungan PTKP untuk WP OP dengan status tidak kawin adalah sebesar Rp45.000.000 per tahun.

Selain itu, terdapat beberapa tambahan PTKP yang dapat diberikan kepada wajib pajak, antara lain:

  • Tambahan PTKP untuk istri sebesar Rp4.500.000 per tahun
  • Tambahan PTKP untuk setiap anak tanggungan sebesar Rp4.500.000 per tahun
  • Tambahan PTKP untuk wajib pajak yang berusia 65 tahun ke atas sebesar Rp2.500.000 per tahun

Untuk menghitung PTKP, wajib pajak harus terlebih dahulu menghitung penghasilan neto. Penghasilan neto adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut.

Setelah menghitung penghasilan neto, wajib pajak dapat menghitung PTKP dengan menggunakan rumus berikut:

PTKP = PTKP dasar + tambahan PTKP

Jika penghasilan neto wajib pajak lebih besar dari PTKP, maka wajib pajak harus membayar PPh Pasal 21. Sebaliknya, jika penghasilan neto wajib pajak lebih kecil dari PTKP, maka wajib pajak tidak perlu membayar PPh Pasal 21.

Pemotongan PPh 21

cara menghitung pph 21

Pemotongan PPh 21 adalah mekanisme pemungutan pajak penghasilan (PPh) yang dipotong langsung dari penghasilan karyawan atau wajib pajak lainnya sebelum dibayarkan. Tujuan pemotongan PPh 21 adalah untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan mencegah terjadinya tunggakan pajak.

Pihak-pihak yang wajib melakukan pemotongan PPh 21 adalah:

  • Pemberi kerja, seperti perusahaan, instansi pemerintah, dan badan usaha lainnya.
  • Bendahara pemerintah, seperti pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan anggota TNI/Polri.
  • Penyelenggara kegiatan, seperti panitia penyelenggara pameran, seminar, dan konferensi.
  • Pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP).

Pemotongan PPh 21 dilakukan dengan cara mengurangi jumlah PPh terutang dari penghasilan bruto wajib pajak. Besarnya PPh terutang dihitung berdasarkan tarif PPh 21 yang berlaku, yaitu:

  • 5% untuk penghasilan bruto sampai dengan Rp4.500.000
  • 15% untuk penghasilan bruto di atas Rp4.500.000 sampai dengan Rp30.000.000
  • 25% untuk penghasilan bruto di atas Rp30.000.000 sampai dengan Rp60.000.000
  • 30% untuk penghasilan bruto di atas Rp60.000.000

PPh 21 yang telah dipotong oleh pemotong pajak harus disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pemotongan.

Berikut ini adalah contoh kasus pemotongan PPh 21:

Seorang karyawan bernama Budi bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji bruto sebesar Rp10.000.000 per bulan. Perusahaan tersebut wajib memotong PPh 21 dari gaji Budi sebesar 15%, yaitu sebesar Rp1.500.000. PPh 21 yang telah dipotong oleh perusahaan tersebut harus disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pemotongan.

Penyetoran PPh 21

cara menghitung pph 21 terbaru

Penyetoran PPh 21 dilakukan oleh pemotong pajak kepada kantor pelayanan pajak (KPP) tempat pemotong pajak terdaftar. Tata cara penyetoran PPh 21 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2016 tentang Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21.

Batas Waktu Penyetoran PPh 21

  • Untuk pemotong pajak yang memiliki omzet kurang dari Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak, penyetoran PPh 21 dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
  • Untuk pemotong pajak yang memiliki omzet Rp4.800.000.000,00 atau lebih dalam satu tahun pajak, penyetoran PPh 21 dilakukan setiap minggu paling lambat tanggal 7 hari setelah berakhirnya minggu pajak.

Contoh Kasus Penyetoran PPh 21

PT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Pada bulan Januari 2023, PT ABC memiliki omzet sebesar Rp1.000.000.000,00. PT ABC memotong PPh 21 sebesar Rp100.000.000,00 dari gaji karyawannya. Penyetoran PPh 21 tersebut harus dilakukan oleh PT ABC paling lambat tanggal 10 Februari 2023.

Pelaporan PPh 21

Pelaporan PPh 21 merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak yang memiliki karyawan atau membayar imbalan kepada pihak lain. Pelaporan PPh 21 dilakukan dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21.

Tata cara pelaporan PPh 21 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Batas Waktu Pelaporan PPh 21

  • Setiap akhir bulan untuk wajib pajak yang menggunakan sistem pemungutan PPh 21 bruto.
  • Setiap tanggal 10 bulan berikutnya untuk wajib pajak yang menggunakan sistem pemungutan PPh 21 neto.

Contoh Kasus Pelaporan PPh 21

PT XYZ merupakan wajib pajak yang memiliki karyawan. PT XYZ menggunakan sistem pemungutan PPh 21 bruto. Pada bulan Januari 2023, PT XYZ membayar gaji kepada karyawan sebesar Rp100.000.000. PPh 21 yang dipotong dari gaji karyawan tersebut sebesar Rp10.000.000.

PT XYZ harus menyampaikan SPT Masa PPh 21 untuk bulan Januari 2023 paling lambat tanggal 20 Februari 2023. Dalam SPT Masa PPh 21 tersebut, PT XYZ harus melaporkan gaji yang dibayarkan kepada karyawan, PPh 21 yang dipotong, dan PPh 21 yang disetorkan ke kas negara.

Sanksi Keterlambatan

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur sanksi bagi wajib pajak yang terlambat melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21.

Sanksi tersebut berupa:

Denda Keterlambatan Pembayaran

  • 1% per bulan dari jumlah pajak terutang, maksimal 24%.
  • Denda ini dikenakan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran hingga tanggal pembayaran dilakukan.

Denda Keterlambatan Pelaporan

  • Rp100.000 per bulan dari jumlah pajak terutang, maksimal Rp1.000.000.
  • Denda ini dikenakan sejak tanggal jatuh tempo pelaporan hingga tanggal pelaporan dilakukan.

Contoh Kasus Sanksi Keterlambatan PPh 21

PT ABC terlambat membayar PPh 21 karyawannya sebesar Rp10.000.000 selama 3 bulan. Maka, PT ABC dikenakan sanksi denda keterlambatan pembayaran sebesar:

Rp10.000.000 x 1% x 3 bulan = Rp300.000

PT ABC juga terlambat melaporkan PPh 21 karyawannya selama 2 bulan. Maka, PT ABC dikenakan sanksi denda keterlambatan pelaporan sebesar:

Rp10.000.000 x Rp100.000 x 2 bulan = Rp200.000

Total sanksi yang harus dibayar PT ABC adalah Rp500.000 (Rp300.000 + Rp200.000).

Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPh 21

Apabila terjadi kelebihan pembayaran PPh 21, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPh 21 kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Tata Cara Pengajuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPh 21

Tata cara pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran PPh 21 adalah sebagai berikut:

  1. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPh 21 secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.
  2. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPh 21 harus disertai dengan dokumen-dokumen berikut:
    • Surat Keterangan Fiskus (SKF) yang menyatakan bahwa wajib pajak telah melakukan kelebihan pembayaran PPh 21.
    • Fotokopi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
    • Fotokopi bukti pembayaran PPh 21.
    • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
    • Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
    • Surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa wajib pajak.
  3. Setelah menerima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPh 21, KPP akan melakukan penelitian terhadap kebenaran data dan dokumen yang disampaikan oleh wajib pajak.
  4. Jika permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPh 21 disetujui, KPP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (SKPKB).
  5. SKPKB tersebut dapat dicairkan di KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Contoh Kasus Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPh 21

Seorang wajib pajak bernama Wawan bekerja sebagai karyawan swasta. Pada tahun 2022, Wawan menerima gaji sebesar Rp100.000.000 per bulan. Wawan telah membayar PPh 21 sebesar Rp12.000.000 selama tahun 2022.

Pada saat mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2022, Wawan menyadari bahwa ia telah membayar PPh 21 lebih besar dari yang seharusnya. Wawan kemudian mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPh 21 kepada KPP tempat ia terdaftar.

Setelah dilakukan penelitian, KPP menyetujui permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPh 21 yang diajukan oleh Wawan. KPP kemudian menerbitkan SKPKB sebesar Rp2.000.000. Wawan dapat mencairkan SKPKB tersebut di KPP tempat ia terdaftar.

Permasalahan dan Solusi

cara menghitung pph 21

Penghitungan PPh 21 seringkali menjadi permasalahan bagi wajib pajak dan petugas pajak. Beberapa permasalahan yang sering terjadi antara lain:

  • Kesalahan dalam menentukan status wajib pajak.
  • Kesalahan dalam menghitung penghasilan neto.
  • Kesalahan dalam menentukan tarif PPh 21.
  • Kesalahan dalam menghitung PPh 21 yang terutang.
  • Kesalahan dalam melakukan pembayaran PPh 21.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan beberapa solusi, antara lain:

  • Sosialisasi yang lebih gencar kepada wajib pajak tentang ketentuan PPh 21.
  • Pemberian pelatihan kepada petugas pajak tentang tata cara penghitungan PPh 21.
  • Penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang dapat membantu wajib pajak dan petugas pajak dalam menghitung PPh 21.
  • Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PPh 21.
  • Pemberian sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar PPh 21.

Tabel Ringkasan Permasalahan dan Solusi PPh 21

Permasalahan Solusi
Kesalahan dalam menentukan status wajib pajak. Sosialisasi yang lebih gencar kepada wajib pajak tentang ketentuan PPh 21.
Kesalahan dalam menghitung penghasilan neto. Pemberian pelatihan kepada petugas pajak tentang tata cara penghitungan PPh 21.
Kesalahan dalam menentukan tarif PPh 21. Penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang dapat membantu wajib pajak dan petugas pajak dalam menghitung PPh 21.
Kesalahan dalam menghitung PPh 21 yang terutang. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PPh 21.
Kesalahan dalam melakukan pembayaran PPh 21. Pemberian sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar PPh 21.

Akhir Kata

cara menghitung pph 21 terbaru

Pada akhirnya, pemahaman yang mendalam tentang cara menghitung PPh 21 merupakan kunci bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat. Dengan demikian, kontribusi wajib pajak terhadap penerimaan negara dapat terlaksana secara optimal. Melalui artikel ini, diharapkan wajib pajak memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang PPh 21 dan mampu menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *