cara menghitung pph 21 karyawan

Pajak Penghasilan (PPh) 21 merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada karyawan atas penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak. Pemahaman mengenai cara menghitung PPh 21 karyawan menjadi krusial bagi pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam artikel ini, kami akan menguraikan dasar hukum, komponen penghasilan kena pajak, tarif PPh 21, langkah-langkah penghitungan, pemotongan, pelaporan, serta sanksi atas keterlambatan atau tidak membayar PPh 21. Selain itu, kami juga akan membahas pembebasan dan pengurangan PPh 21 serta pemanfaatan aplikasi e-PPh 21 dalam proses perhitungan dan pelaporan PPh 21 karyawan.

Dasar Hukum Perhitungan PPh 21 Karyawan

Perhitungan PPh 21 karyawan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang tata cara penghitungan, pemungutan, dan penyetoran PPh 21.

Berikut ini adalah tabel yang berisi daftar undang-undang dan peraturan pemerintah yang relevan dengan perhitungan PPh 21 karyawan:

Nama Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Tahun
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penghitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan dari Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Lain 2016

Komponen Penghasilan Kena Pajak (PKP)

cara menghitung pph 21 karyawan

Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. PKP meliputi semua penghasilan yang diterima karyawan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya yang dibayarkan oleh pemberi kerja atau pihak ketiga. PKP dihitung dengan mengurangi penghasilan bruto karyawan dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran kesehatan.

Komponen Penghasilan yang Termasuk dalam PKP

  • Gaji pokok
  • Tunjangan tetap
  • Tunjangan tidak tetap
  • Bonus
  • Gratifikasi
  • Uang lembur
  • Uang makan
  • Uang transport
  • Uang perumahan
  • Pengembalian biaya perjalanan dinas
  • Honorarium
  • Komisi
  • Sewa rumah
  • Pinjaman lunak
  • Fasilitas kendaraan
  • Fasilitas kesehatan
  • Fasilitas pendidikan

Komponen Penghasilan yang Tidak Termasuk dalam PKP

  • Bantuan sosial
  • Bantuan bencana alam
  • Warisan
  • Hibah
  • Hadiah
  • Undian
  • Lotre
  • Penjualan aset pribadi
  • Penghasilan dari usaha sampingan
  • Penghasilan dari investasi
  • Penghasilan dari penyewaan

Tarif PPh 21

Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan karyawan. Tarif PPh 21 yang berlaku saat ini adalah 5% sampai dengan 30%. Tarif PPh 21 ini dihitung berdasarkan lapisan penghasilan.

Berikut ini adalah tabel tarif PPh 21 berdasarkan lapisan penghasilan:

Lapisan Penghasilan Tarif PPh 21
Rp0

Rp50.000.000

5%
Rp50.000.001

Rp250.000.000

15%
Rp250.000.001

Rp500.000.000

25%
Di atas Rp500.000.000 30%

Tarif PPh 21 ini berlaku untuk penghasilan bruto karyawan, yaitu penghasilan sebelum dipotong biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan kepada perusahaan, seperti biaya perjalanan, biaya makan, dan biaya representasi.

Penghitungan PPh 21

Penghitungan PPh 21 merupakan bagian penting dari sistem perpajakan di Indonesia. Pajak ini dikenakan kepada karyawan atas penghasilan yang mereka terima dari pekerjaan mereka. Tujuan dari PPh 21 adalah untuk memungut pajak secara adil dan merata dari karyawan, serta untuk membantu pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan.

Langkah-langkah Menghitung PPh 21 Karyawan

Langkah-langkah menghitung PPh 21 karyawan adalah sebagai berikut:

  1. Tentukan penghasilan bruto karyawan.
  2. Kurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan.
  3. Hitung penghasilan neto karyawan.
  4. Hitung PPh 21 terutang.
  5. Bayarkan PPh 21 terutang kepada negara.

Contoh Perhitungan PPh 21

Seorang karyawan dengan gaji Rp10.000.000 per bulan memiliki biaya jabatan sebesar Rp500.000 per bulan. Penghasilan neto karyawan tersebut adalah Rp9.500.000 per bulan.

PPh 21 terutang karyawan tersebut dihitung sebagai berikut:

  • Penghasilan neto: Rp9.500.000
  • PPh 21 terutang: 5% x Rp9.500.000 = Rp475.000

Karyawan tersebut harus membayar PPh 21 sebesar Rp475.000 per bulan kepada negara.

Pemotongan PPh 21

cara menghitung pph 21 karyawan terbaru

Pemotongan PPh 21 dilakukan dari gaji karyawan yang telah dikurangi biaya jabatan dan iuran BPJS Kesehatan.

PPh 21 dipotong oleh pemberi kerja setiap bulan dan disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pemotongan PPh 21 dilakukan dengan menggunakan tarif progresif, yaitu semakin tinggi penghasilan karyawan, semakin tinggi tarif PPh 21 yang dipotong.

Tarif Pemotongan PPh 21

Tarif pemotongan PPh 21 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tarif pemotongan PPh 21 dibagi menjadi 5 golongan, yaitu:

  • Penghasilan sampai dengan Rp4.500.000,00 dipotong PPh 21 sebesar 5%.
  • Penghasilan di atas Rp4.500.000,00 sampai dengan Rp10.000.000,00 dipotong PPh 21 sebesar 15%.
  • Penghasilan di atas Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp20.000.000,00 dipotong PPh 21 sebesar 25%.
  • Penghasilan di atas Rp20.000.000,00 sampai dengan Rp30.000.000,00 dipotong PPh 21 sebesar 30%.
  • Penghasilan di atas Rp30.000.000,00 dipotong PPh 21 sebesar 35%.

Contoh Pemotongan PPh 21

Berikut ini adalah contoh pemotongan PPh 21 dari gaji karyawan:

Karyawan A memiliki gaji Rp5.000.000,00 per bulan.

Biaya jabatan karyawan A sebesar Rp1.000.000,00 per bulan.

Iuran BPJS Kesehatan karyawan A sebesar Rp100.000,00 per bulan.

Penghasilan karyawan A yang dikenakan PPh 21 adalah Rp5.000.000,00 – Rp1.000.000,00 – Rp100.000,00 = Rp3.900.000,00.

Tarif PPh 21 yang dikenakan kepada karyawan A adalah 5%.

PPh 21 yang dipotong dari gaji karyawan A adalah Rp3.900.000,00 x 5% = Rp195.000,00.

Pelaporan PPh 21

Pemberi kerja berkewajiban untuk melaporkan PPh 21 karyawan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelaporan PPh 21 dilakukan secara bulanan atau tahunan, tergantung pada pilihan pemberi kerja. Berikut ini adalah penjelasan tentang kewajiban pemberi kerja dalam melaporkan PPh 21 karyawan.

Kewajiban Pemberi Kerja dalam Melaporkan PPh 21 Karyawan

  • Memotong PPh 21 dari gaji karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • Menyetorkan PPh 21 yang telah dipotong ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pemotongan.
  • Melaporkan PPh 21 yang telah dipotong dan disetorkan ke DJP melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21.
  • Menyimpan bukti pemotongan dan penyetoran PPh 21 selama 10 tahun.

Contoh Pelaporan PPh 21 Karyawan

Berikut ini adalah contoh pelaporan PPh 21 karyawan melalui SPT Masa PPh 21:

No Nama Karyawan Gaji Bruto PPh 21 yang Dipotong PPh 21 yang Disetorkan
1 Ani Rp10.000.000 Rp1.000.000 Rp1.000.000
2 Budi Rp15.000.000 Rp1.500.000 Rp1.500.000
3 Cici Rp20.000.000 Rp2.000.000 Rp2.000.000
4 Didi Rp25.000.000 Rp2.500.000 Rp2.500.000
5 Eko Rp30.000.000 Rp3.000.000 Rp3.000.000

SPT Masa PPh 21 tersebut harus disampaikan kepada DJP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pemotongan.

Sanksi atas Keterlambatan atau Tidak Membayar PPh 21

Pemberi kerja yang terlambat atau tidak membayar PPh 21 karyawan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi tersebut dapat berupa:

  • Denda sebesar 2% per bulan dari jumlah PPh 21 yang terutang, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dilakukan.
  • Penghentian sementara atau pencabutan izin usaha.

Selain itu, pemberi kerja juga dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Contoh Kasus

Pada tahun 2022, PT. ABC terlambat membayar PPh 21 karyawannya sebesar Rp100 juta. Atas keterlambatan tersebut, PT. ABC dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari jumlah PPh 21 yang terutang, yaitu sebesar Rp2 juta per bulan.

Jika PT. ABC membayar PPh 21 tersebut setelah 3 bulan, maka total denda yang harus dibayar adalah sebesar Rp6 juta (Rp2 juta x 3 bulan).

Selain denda, PT. ABC juga dikenakan sanksi berupa penghentian sementara izin usaha selama 1 bulan.

Pembebasan dan Pengurangan PPh 21

pph pegawai bukan cara menghitung berkesinambungan pajak bersifat bagaimana contoh

Dalam sistem perpajakan Indonesia, terdapat ketentuan mengenai pembebasan dan pengurangan PPh 21 yang berlaku bagi karyawan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) dan Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan PPh OP.

Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan keringanan pajak bagi karyawan yang memenuhi persyaratan tertentu.

Pembebasan PPh 21 diberikan kepada karyawan yang memiliki penghasilan bruto tidak melebihi Rp4.500.000 per bulan. Artinya, karyawan yang penghasilannya di bawah Rp4.500.000 per bulan tidak dikenakan PPh 21. Sedangkan pengurangan PPh 21 diberikan kepada karyawan yang memiliki penghasilan bruto lebih dari Rp4.500.000

per bulan, tetapi tidak melebihi Rp50.000.000 per bulan. Besaran pengurangan PPh 21 yang diberikan tergantung pada jumlah penghasilan bruto karyawan.

Kriteria Pembebasan PPh 21

  • Karyawan yang memiliki penghasilan bruto tidak melebihi Rp4.500.000 per bulan.
  • Karyawan yang menerima penghasilan dari luar negeri yang telah dikenakan pajak penghasilan di negara asal.
  • Karyawan yang menerima penghasilan dari pekerjaan yang bersifat sementara atau tidak tetap.
  • Karyawan yang menerima penghasilan dari pekerjaan yang bersifat sosial atau keagamaan.
  • Karyawan yang menerima penghasilan dari pekerjaan yang bersifat pendidikan atau penelitian.

Kriteria Pengurangan PPh 21

  • Karyawan yang memiliki penghasilan bruto lebih dari Rp4.500.000 per bulan, tetapi tidak melebihi Rp50.000.000 per bulan.
  • Karyawan yang memiliki tanggungan keluarga.
  • Karyawan yang memiliki penghasilan dari pekerjaan yang bersifat teknis atau profesional.
  • Karyawan yang memiliki penghasilan dari pekerjaan yang bersifat kepemimpinan atau manajemen.

Contoh Karyawan yang Berhak Atas Pembebasan dan Pengurangan PPh 21

  • Seorang karyawan yang bekerja sebagai guru dengan gaji Rp4.000.000 per bulan berhak atas pembebasan PPh 21 karena penghasilannya di bawah Rp4.500.000 per bulan.
  • Seorang karyawan yang bekerja sebagai dokter dengan gaji Rp10.000.000 per bulan berhak atas pengurangan PPh 21 karena penghasilannya lebih dari Rp4.500.000 per bulan, tetapi tidak melebihi Rp50.000.000 per bulan.
  • Seorang karyawan yang bekerja sebagai insinyur dengan gaji Rp15.000.000 per bulan dan memiliki dua orang anak berhak atas pengurangan PPh 21 karena memiliki tanggungan keluarga.

Pemanfaatan Aplikasi e-PPh 21

Aplikasi e-PPh 21 merupakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membantu wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan PPh 21 karyawan. Aplikasi ini dapat digunakan secara gratis dan dapat diakses melalui situs web DJP.

Aplikasi e-PPh 21 memiliki beberapa manfaat, antara lain:

  • Memudahkan wajib pajak dalam menghitung PPh 21 karyawan.
  • Mempercepat proses pelaporan PPh 21 karyawan.
  • Meminimalisir kesalahan dalam penghitungan dan pelaporan PPh 21 karyawan.

Untuk menggunakan aplikasi e-PPh 21, wajib pajak harus terlebih dahulu mendaftar sebagai pengguna aplikasi. Setelah terdaftar, wajib pajak dapat login ke aplikasi menggunakan username dan password yang telah diberikan. Setelah login, wajib pajak dapat langsung menggunakan aplikasi untuk menghitung dan melaporkan PPh 21 karyawan.

Berikut ini adalah langkah-langkah menggunakan aplikasi e-PPh 21 untuk menghitung dan melaporkan PPh 21 karyawan:

  1. Login ke aplikasi e-PPh 21 menggunakan username dan password yang telah diberikan.
  2. Pilih menu “Hitung PPh 21 Karyawan”.
  3. Isikan data karyawan yang akan dihitung PPh 21-nya, seperti nama, NPWP, jabatan, golongan, dan gaji.
  4. Pilih jenis penghasilan yang akan dihitung PPh 21-nya, seperti gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan lain-lain.
  5. Isikan jumlah penghasilan yang akan dihitung PPh 21-nya.
  6. Klik tombol “Hitung”.
  7. Aplikasi akan menghitung PPh 21 karyawan secara otomatis.
  8. Setelah PPh 21 karyawan terhitung, wajib pajak dapat langsung melaporkan PPh 21 karyawan tersebut melalui aplikasi e-PPh 21.

Demikianlah penjelasan mengenai manfaat dan cara menggunakan aplikasi e-PPh 21 dalam menghitung dan melaporkan PPh 21 karyawan.

Tanya Jawab Seputar PPh 21 Karyawan

cara menghitung pph 21 karyawan

PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima oleh pegawai, pejabat, dan karyawan, termasuk pensiunan, penerima pesangon atau uang penghargaan pensiun, atau penerima uang penghargaan atau uang pensiun lainnya.

Berikut adalah beberapa pertanyaan umum yang sering diajukan terkait dengan PPh 21 karyawan:

Siapa saja yang wajib membayar PPh 21?

  • Pegawai, pejabat, dan karyawan, termasuk pensiunan, penerima pesangon atau uang penghargaan pensiun, atau penerima uang penghargaan atau uang pensiun lainnya.
  • Orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan konsultan.
  • Orang pribadi yang menerima penghasilan dari usaha, seperti pedagang, pengusaha, dan petani.

Bagaimana cara menghitung PPh 21?

PPh 21 dihitung dengan menggunakan tarif progresif, yaitu semakin tinggi penghasilan semakin tinggi tarif pajaknya. Tarif PPh 21 untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Rp 0

Rp 50.000.000

5%
Rp 50.000.000

Rp 250.000.000

15%
Rp 250.000.000

Rp 500.000.000

25%
Rp 500.000.000 ke atas 30%

PPh 21 dihitung dengan rumus sebagai berikut:

PPh 21 = Penghasilan Kena Pajak x Tarif Pajak

Contoh:

Seorang karyawan dengan gaji Rp 10.000.000 per bulan, maka PPh 21 yang harus dibayarkan adalah:

PPh 21 = Rp 10.000.000 x 5% = Rp 500.000

Kapan PPh 21 harus dibayar?

PPh 21 harus dibayar setiap bulan oleh pemberi kerja melalui pemotongan gaji karyawan. Pemotongan PPh 21 dilakukan dengan menggunakan tabel potongan PPh 21 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Apa saja sanksi bagi yang tidak membayar PPh 21?

  • Denda sebesar 2% per bulan dari jumlah PPh 21 yang terutang.
  • Pemblokiran rekening bank.
  • Penyitaan aset.

Akhir Kata

Dengan memahami cara menghitung PPh 21 karyawan secara benar, pemberi kerja dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, menghindari sanksi, dan menjaga hubungan baik dengan otoritas pajak. Selain itu, karyawan juga dapat memperoleh hak-haknya dengan memperoleh pembebasan atau pengurangan PPh 21 sesuai ketentuan yang berlaku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *