cara menghitung pajak penghasilan

Pajak penghasilan merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, kepada negara. Pajak penghasilan dihitung berdasarkan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak selama satu tahun pajak.

Perhitungan pajak penghasilan dapat menjadi rumit bagi sebagian orang, terutama bagi mereka yang baru pertama kali menjadi wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang jelas tentang dasar hukum, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan berbagai ketentuan lainnya yang terkait dengan pajak penghasilan.

Dasar Hukum Perpajakan

cara menghitung pajak penghasilan terbaru

Perpajakan di Indonesia diatur oleh berbagai dasar hukum, termasuk undang-undang dan peraturan. Dasar hukum utama yang mengatur perpajakan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). UU KUP mengatur ketentuan umum mengenai perpajakan, termasuk subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan tata cara pemungutan pajak.

Selain UU KUP, terdapat juga undang-undang dan peraturan lain yang mengatur tentang pajak penghasilan, antara lain:

  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh)
  • Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan

Subjek Pajak

Subjek pajak penghasilan adalah wajib pajak yang mempunyai penghasilan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan terdiri dari:

Orang Pribadi

  • Orang pribadi yang berdomisili di Indonesia.
  • Orang pribadi yang tidak berdomisili di Indonesia tetapi mempunyai penghasilan dari Indonesia.

Badan Usaha

  • Badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.
  • Badan usaha yang tidak berkedudukan di Indonesia tetapi mempunyai penghasilan dari Indonesia.

Bentuk Usaha Tetap

  • Bentuk usaha tetap yang didirikan oleh subjek pajak luar negeri di Indonesia.

Kriteria Subjek Pajak Penghasilan

Kriteria yang digunakan untuk menentukan subjek pajak penghasilan adalah:

  • Memiliki penghasilan, baik dari dalam maupun luar negeri.
  • Mempunyai tempat kedudukan atau domisili di Indonesia.

Objek Pajak

cara menghitung pajak penghasilan terbaru

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak, termasuk penghasilan dari pekerjaan, usaha, dan investasi. Penghasilan dari pekerjaan meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima sehubungan dengan pekerjaan.

Penghasilan dari usaha meliputi laba usaha, laba bersih, dan keuntungan usaha. Penghasilan dari investasi meliputi bunga, dividen, dan keuntungan penjualan saham atau surat berharga lainnya.

Jenis-jenis Penghasilan yang Termasuk dalam Objek Pajak Penghasilan

  • Penghasilan dari pekerjaan
  • Penghasilan dari usaha
  • Penghasilan dari investasi

Penghasilan dari pekerjaan meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima sehubungan dengan pekerjaan.

Penghasilan dari usaha meliputi laba usaha, laba bersih, dan keuntungan usaha. Penghasilan dari investasi meliputi bunga, dividen, dan keuntungan penjualan saham atau surat berharga lainnya.

Tarif Pajak

cara menghitung pajak penghasilan

Tarif pajak penghasilan adalah persentase tertentu dari penghasilan yang harus dibayarkan kepada pemerintah sebagai pajak. Tarif pajak penghasilan di Indonesia berbeda-beda tergantung pada jenis penghasilan dan status wajib pajak.

Untuk orang pribadi, tarif pajak penghasilan ditetapkan berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) tahunan. PKP adalah jumlah penghasilan neto setelah dikurangi biaya-biaya yang diperbolehkan dan penghasilan tidak kena pajak. Tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi adalah sebagai berikut:

Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

  • 0% untuk PKP sampai dengan Rp54.000.000
  • 5% untuk PKP lebih dari Rp54.000.000 sampai dengan Rp250.000.000
  • 15% untuk PKP lebih dari Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000
  • 25% untuk PKP lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000
  • 30% untuk PKP lebih dari Rp1.000.000.000

Untuk badan usaha, tarif pajak penghasilan ditetapkan sebesar 25% dari laba bersih. Laba bersih adalah jumlah pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang diperbolehkan dan pajak penghasilan badan.

Contoh Perhitungan Tarif Pajak Penghasilan

Berikut ini adalah contoh perhitungan tarif pajak penghasilan untuk penghasilan yang berbeda:

  1. Seseorang dengan penghasilan Rp100.000.000 per tahun akan dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 5%, karena PKP-nya berada di antara Rp54.000.000 sampai dengan Rp250.000.000.
  2. Sebuah badan usaha dengan laba bersih Rp500.000.000 per tahun akan dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 25%.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh). Tujuannya adalah untuk memberikan keringanan pajak bagi wajib pajak yang berpenghasilan rendah. PTKP ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

PTKP untuk orang pribadi ditetapkan berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan. PTKP untuk badan usaha ditetapkan berdasarkan jenis usaha dan jumlah karyawan.

PTKP untuk Orang Pribadi

  • Wajib pajak yang belum menikah atau tidak memiliki tanggungan: Rp4.500.000
  • Wajib pajak yang sudah menikah dan tidak memiliki tanggungan: Rp5.400.000
  • Wajib pajak yang sudah menikah dan memiliki 1 tanggungan: Rp6.300.000
  • Wajib pajak yang sudah menikah dan memiliki 2 tanggungan: Rp7.200.000
  • Wajib pajak yang sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan: Rp8.100.000
  • Wajib pajak yang sudah menikah dan memiliki 4 tanggungan: Rp9.000.000
  • Setiap tambahan tanggungan: Rp1.800.000

PTKP untuk Badan Usaha

  • Badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT): Rp250.000.000
  • Badan usaha yang berbentuk koperasi: Rp250.000.000
  • Badan usaha yang berbentuk persekutuan komanditer (CV): Rp250.000.000
  • Badan usaha yang berbentuk firma: Rp250.000.000
  • Badan usaha yang berbentuk usaha dagang perorangan: Rp250.000.000

Contoh Perhitungan PTKP

Seorang wajib pajak yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan memiliki penghasilan sebesar Rp6.000.000 per bulan. PTKP untuk wajib pajak tersebut adalah Rp4.500.000. Penghasilan kena pajak wajib pajak tersebut adalah Rp6.000.000 – Rp4.500.000

= Rp1.500.000.

Sebuah badan usaha yang berbentuk PT memiliki penghasilan sebesar Rp300.000.000 per bulan. PTKP untuk badan usaha tersebut adalah Rp250.000.000. Penghasilan kena pajak badan usaha tersebut adalah Rp300.000.000 – Rp250.000.000

= Rp50.000.000.

Biaya yang Dapat Dikurangi

Dalam menghitung pajak penghasilan, terdapat sejumlah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Biaya-biaya ini harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk dapat dikurangkan.

Pengurangan biaya dalam perhitungan pajak penghasilan bertujuan untuk memberikan keringanan pajak kepada wajib pajak. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan ini umumnya terkait dengan kegiatan usaha atau pekerjaan yang menghasilkan penghasilan.

  • Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto antara lain:
  • Biaya sewa tempat usaha
  • Biaya gaji karyawan
  • Biaya pembelian bahan baku
  • Biaya pemasaran dan promosi
  • Biaya administrasi dan umum
  • Biaya penyusutan aktiva tetap
  • Biaya bunga pinjaman
  • Biaya penelitian dan pengembangan

Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk pengurangan biaya adalah sebagai berikut:

  • Biaya harus dikeluarkan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan.
  • Biaya harus wajar dan lazim.
  • Biaya tidak boleh dibebankan dua kali.
  • Biaya harus didukung dengan bukti yang sah.

Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak penghasilan merupakan kewajiban setiap wajib pajak untuk menyetorkan pajak yang terutang kepada negara. Tata cara pembayaran pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Waktu pembayaran pajak penghasilan dibedakan menjadi dua, yaitu:

  1. Pembayaran pajak penghasilan Pasal 21, dibayar setiap bulan oleh pemotong pajak (biasanya perusahaan atau instansi tempat wajib pajak bekerja) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pemotong pajak terdaftar.
  2. Pembayaran pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29, dibayar setiap tahun oleh wajib pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh kepada KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Tempat pembayaran pajak penghasilan dapat dilakukan melalui:

  • Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.
  • Bank persepsi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
  • Pos giro.
  • Cara pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh DJP.

Keterlambatan pembayaran pajak penghasilan akan dikenakan sanksi berupa denda. Denda keterlambatan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21 sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang. Denda keterlambatan pembayaran pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 sebesar 1% per bulan dari jumlah pajak yang terutang.

Pelaporan Pajak

Pelaporan pajak penghasilan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, untuk melaporkan penghasilan, harta, dan kewajiban perpajakannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pelaporan pajak penghasilan dapat dilakukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan SPT Masa.

SPT Tahunan

SPT Tahunan adalah laporan pajak penghasilan yang disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi dan badan usaha setiap tahun.

SPT Tahunan berisi informasi tentang penghasilan, harta, dan kewajiban perpajakan wajib pajak selama satu tahun pajak.

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah tanggal 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan tanggal 30 April untuk wajib pajak badan usaha.

SPT Masa

SPT Masa adalah laporan pajak penghasilan yang disampaikan oleh wajib pajak badan usaha setiap bulan atau setiap triwulan.

SPT Masa berisi informasi tentang penghasilan, biaya, dan pajak penghasilan yang terutang selama satu bulan atau satu triwulan.

Batas waktu penyampaian SPT Masa adalah tanggal 20 bulan berikutnya untuk SPT Masa bulanan dan tanggal 20 April, Juli, Oktober, dan Januari untuk SPT Masa triwulanan.

Sanksi Keterlambatan Pelaporan Pajak

Wajib pajak yang tidak melaporkan pajak penghasilan tepat waktu akan dikenakan sanksi berupa:

  • Denda sebesar 2% dari jumlah pajak terutang untuk keterlambatan pelaporan SPT Tahunan.
  • Denda sebesar 1% dari jumlah pajak terutang untuk keterlambatan pelaporan SPT Masa.
  • Wajib pajak juga dapat dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang.

Pemeriksaan Pajak

cara menghitung pajak penghasilan terbaru

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Selama Proses Pemeriksaan Pajak Penghasilan

  • Wajib pajak berhak untuk:
    1. Menyatakan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak.
    2. Mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum selama proses pemeriksaan pajak.
    3. Menyampaikan sanggahan atas temuan pemeriksaan pajak.
  • Wajib pajak wajib untuk:
    1. Memberikan data dan keterangan yang dibutuhkan oleh pemeriksa pajak.
    2. Menyimpan catatan keuangan selama 10 tahun.
    3. Membayar pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan pajak.

Keberatan dan Banding Pajak

cara menghitung pajak penghasilan

Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan dan banding atas hasil pemeriksaan pajak yang tidak disetujui. Keberatan dan banding pajak merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh wajib pajak untuk memperoleh keadilan dan pemulihan hak-haknya.

Prosedur Keberatan Pajak

Prosedur keberatan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Keberatan pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.Keberatan pajak harus diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Keberatan pajak diajukan secara tertulis dan harus memuat sekurang-kurangnya:

  • Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib pajak.
  • Tanggal dan nomor SKP yang keberatan.
  • Alasan keberatan.
  • Permohonan pembetulan SKP.

Prosedur Banding Pajak

Jika keberatan pajak tidak dikabulkan oleh Kepala KPP, wajib pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Banding pajak diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan (SKB).Banding pajak diajukan secara tertulis dan harus memuat sekurang-kurangnya:

  • Nama, alamat, dan NPWP wajib pajak.
  • Tanggal dan nomor SKB yang banding.
  • Alasan banding.
  • Permohonan pembatalan SKB.

Penyelesaian Keberatan dan Banding Pajak

Keberatan dan banding pajak diselesaikan melalui proses mediasi dan persidangan. Mediasi adalah proses penyelesaian keberatan dan banding pajak secara damai antara wajib pajak dan fiskus. Persidangan adalah proses penyelesaian keberatan dan banding pajak melalui putusan hakim.Putusan hakim atas keberatan dan banding pajak bersifat final dan mengikat.

Wajib pajak yang tidak puas dengan putusan hakim dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Akhir Kata

Dengan memahami cara menghitung pajak penghasilan, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu. Hal ini tidak hanya akan menghindari sanksi pajak, tetapi juga akan berkontribusi terhadap pembangunan negara melalui penerimaan pajak yang optimal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *