cara menghitung pajak bumi dan bangunan terbaru

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. PBB menjadi sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Mengetahui cara menghitung PBB dengan benar merupakan kewajiban setiap wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu.

Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai PBB, mulai dari definisi, objek dan subjek pajak, tarif pajak, hingga tata cara pembayarannya. Selain itu, kami juga akan memberikan informasi tentang sanksi keterlambatan pembayaran PBB serta mekanisme keberatan dan banding terhadap ketetapan PBB.

Dengan demikian, wajib pajak dapat memahami hak dan kewajibannya terkait dengan PBB.

Definisi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan penguasaan tanah serta bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Paragraf intro yang relevan.

Paragraf penjelasan.

Paragraf intro yang menjelaskan konteks atau pentingnya poin-poin yang akan dibahas.

  • Tanah, termasuk tanah pertanian, tanah kosong, dan tanah bangunan.
  • Bangunan, termasuk rumah, gedung, ruko, dan tempat usaha lainnya.
  • Sarana pelengkap, seperti pagar, kolam renang, dan lapangan tenis.

Paragraf intro yang menjelaskan konteks atau pentingnya poin-poin yang akan dibahas.

  • Bangunan yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, seperti masjid, gereja, dan pura.
  • Bangunan yang digunakan untuk kegiatan sosial, seperti sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan.
  • Bangunan yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan, seperti kantor pemerintah, kantor polisi, dan kantor pemadam kebakaran.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan.

Subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki tanah dan/atau bangunan. Kewajiban subjek pajak PBB adalah membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemilik Tanah dan Bangunan

Pemilik tanah dan bangunan adalah orang atau badan yang tercatat sebagai pemilik dalam sertifikat hak milik atau surat kepemilikan lainnya yang sah.

Pemilik tanah dan bangunan wajib membayar PBB terutang atas tanah dan bangunan yang dimilikinya.

Tanggung Jawab Subjek Pajak PBB

Subjek pajak PBB wajib:

  • Mengajukan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.
  • Membayar PBB terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • Menyampaikan laporan perubahan data objek pajak kepada KPP setempat.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan tanah dan/atau bangunan. Tarif PBB ditetapkan berdasarkan jenis objek pajak dan lokasi objek pajak.

Jenis objek pajak PBB meliputi:

  • Tanah;
  • Bangunan;
  • Tanah dan bangunan yang menyatu;
  • Tanah yang dibebani hak milik atas satuan rumah susun (rusun).

Lokasi objek pajak PBB meliputi:

  • Daerah perkotaan;
  • Daerah pedesaan.

Tarif PBB Berdasarkan Jenis Objek Pajak

Jenis Objek Pajak Tarif PBB
Tanah 0,1%

1,5% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Bangunan 0,5%

2% dari NJOP

Tanah dan bangunan yang menyatu 1%

3% dari NJOP

Tanah yang dibebani hak milik atas satuan rumah susun (rusun) 0,5%

1% dari NJOP

Contoh Perhitungan Tarif PBB untuk Tanah dan Bangunan

Sebuah tanah seluas 100 m2 di daerah perkotaan memiliki NJOP sebesar Rp100.000.000. Tarif PBB untuk tanah tersebut adalah 0,1% dari NJOP, sehingga PBB yang harus dibayar adalah Rp100.000.000

x 0,1% = Rp1.000.000.

Sebuah bangunan seluas 100 m2 di daerah perkotaan memiliki NJOP sebesar Rp200.000.000. Tarif PBB untuk bangunan tersebut adalah 0,5% dari NJOP, sehingga PBB yang harus dibayar adalah Rp200.000.000 x 0,5% = Rp1.000.000.

Sebuah tanah seluas 100 m2 dan bangunan seluas 100 m2 di daerah perkotaan memiliki NJOP sebesar Rp300.000.000. Tarif PBB untuk tanah dan bangunan yang menyatu tersebut adalah 1% dari NJOP, sehingga PBB yang harus dibayar adalah Rp300.000.000 x 1% = Rp3.000.000.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga jual suatu objek pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

NJOP ditetapkan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama setempat. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti lokasi objek pajak, kondisi objek pajak, dan harga pasar objek pajak.

Cara Menghitung NJOP Tanah

  • Luas tanah (m2)
  • Harga tanah per meter persegi (Rp/m2)

NJOP tanah = Luas tanah x Harga tanah per meter persegi

Contoh:

Sebuah tanah seluas 100 m2 dengan harga tanah per meter persegi sebesar Rp1.000.000, maka NJOP tanah tersebut adalah:

NJOP tanah = 100 m2 x Rp1.000.000 = Rp100.000.000

Cara Menghitung NJOP Bangunan

  • Luas bangunan (m2)
  • Harga bangunan per meter persegi (Rp/m2)

NJOP bangunan = Luas bangunan x Harga bangunan per meter persegi

Contoh:

Sebuah bangunan seluas 100 m2 dengan harga bangunan per meter persegi sebesar Rp2.000.000, maka NJOP bangunan tersebut adalah:

NJOP bangunan = 100 m2 x Rp2.000.000 = Rp200.000.000

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan proses menentukan nilai objek pajak bumi dan bangunan untuk menghitung besarnya pajak terutang. Penilaian PBB dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Proses Penilaian PBB

Proses penilaian PBB meliputi beberapa tahapan, yaitu:

  • Identifikasi objek pajak: Tahap pertama adalah mengidentifikasi objek pajak bumi dan bangunan yang akan dikenakan pajak. Objek pajak PBB meliputi tanah, bangunan, dan bangunan nonpermanen.
  • Penetapan NJOP: Setelah objek pajak teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP merupakan harga jual objek pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, berdasarkan kondisi pasar dan faktor-faktor lainnya.
  • Penghitungan pajak terutang: Tahap terakhir adalah menghitung besarnya pajak terutang. Pajak terutang dihitung dengan mengalikan NJOP dengan tarif PBB yang berlaku.

Contoh Penilaian PBB

Sebagai contoh, misalkan sebuah tanah seluas 100 meter persegi memiliki NJOP sebesar Rp100.000.000. Tarif PBB yang berlaku di daerah tersebut adalah 0,5%. Maka, pajak terutang untuk tanah tersebut adalah Rp500.000 (100.000.000 x 0,5%).

Demikian pula, sebuah bangunan seluas 100 meter persegi memiliki NJOP sebesar Rp200.000.000. Tarif PBB yang berlaku di daerah tersebut adalah 1%. Maka, pajak terutang untuk bangunan tersebut adalah Rp2.000.000 (200.000.000 x 1%).

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

cara menghitung pajak bumi dan bangunan terbaru

Pembayaran PBB merupakan kewajiban bagi pemilik tanah dan bangunan untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah. PBB dapat dibayarkan melalui berbagai metode, termasuk melalui bank, kantor pos, dan layanan daring.

Pembayaran PBB memiliki tenggat waktu yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Keterlambatan pembayaran PBB dapat mengakibatkan sanksi berupa denda dan bunga.

Metode Pembayaran PBB

  • Bank: Wajib pajak dapat membayar PBB melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau melalui transfer.
  • Kantor Pos: Wajib pajak juga dapat membayar PBB melalui kantor pos. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau melalui wesel pos.
  • Layanan Daring: Beberapa daerah menyediakan layanan daring untuk pembayaran PBB. Wajib pajak dapat membayar PBB melalui situs web atau aplikasi yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Tenggat Waktu Pembayaran PBB

Tenggat waktu pembayaran PBB berbeda-beda di setiap daerah. Umumnya, PBB harus dibayarkan sebelum tanggal 31 Agustus untuk tahun berjalan. Jika wajib pajak terlambat membayar PBB, maka akan dikenakan sanksi berupa denda dan bunga.

Konsekuensi Keterlambatan Pembayaran PBB

  • Denda: Wajib pajak yang terlambat membayar PBB akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari jumlah PBB yang terutang.
  • Bunga: Wajib pajak yang terlambat membayar PBB juga akan dikenakan bunga sebesar 12% per tahun dari jumlah PBB yang terutang.

Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan. Pembayaran PBB memiliki batas waktu yang telah ditentukan, dan keterlambatan pembayaran dapat mengakibatkan sanksi berupa denda dan bunga.

Sanksi keterlambatan pembayaran PBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, sanksi keterlambatan pembayaran PBB berupa:

  • Denda sebesar 2% per bulan dari pokok pajak yang terutang, dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.
  • Bunga sebesar 12% per tahun dari pokok pajak yang terutang, dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Sanksi keterlambatan pembayaran PBB dapat dihapuskan dengan cara membayar lunas pokok pajak, denda, dan bunga yang terutang.

Prosedur penghapusan sanksi keterlambatan pembayaran PBB adalah sebagai berikut:

  1. Menyampaikan Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Keterlambatan Pembayaran PBB kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD).
  2. Melampirkan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB, bukti pembayaran PBB, dan bukti pembayaran denda dan bunga.
  3. Menunggu keputusan dari KPPD.
  4. Jika permohonan penghapusan sanksi keterlambatan pembayaran PBB disetujui, maka KPPD akan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Keterlambatan Pembayaran PBB.

Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan banding terhadap ketetapan PBB yang diterimanya. Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) tempat wajib pajak terdaftar, sedangkan banding diajukan kepada Badan Pertimbangan Pajak (BPP).

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya ketetapan PBB. Banding harus diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya keputusan keberatan.

Dalam pengajuan keberatan dan banding, wajib pajak harus melampirkan bukti-bukti yang mendukung keberatan atau bandingnya. Bukti-bukti tersebut dapat berupa:

  • Salinan ketetapan PBB yang di keberatan atau di bandingkan.
  • Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB).
  • Salinan bukti pembayaran PBB.
  • Dokumen-dokumen lain yang mendukung keberatan atau banding.

Kepala KPPBB atau BPP akan memeriksa keberatan atau banding yang diajukan oleh wajib pajak. Jika keberatan atau banding diterima, maka ketetapan PBB akan dibatalkan atau diubah. Jika keberatan atau banding ditolak, maka wajib pajak harus membayar PBB sesuai dengan ketetapan yang telah diterimanya.

Pembebasan dan Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

cara menghitung pajak bumi dan bangunan terbaru

Pembebasan dan keringanan PBB diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Pembebasan PBB diberikan kepada wajib pajak yang tidak memiliki kemampuan ekonomis untuk membayar PBB, sedangkan keringanan PBB diberikan kepada wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomis terbatas untuk membayar PBB.

Jenis-jenis Pembebasan dan Keringanan PBB

Jenis-jenis pembebasan dan keringanan PBB yang tersedia antara lain:

  • Pembebasan PBB untuk rumah ibadah
  • Pembebasan PBB untuk lembaga pendidikan
  • Pembebasan PBB untuk lembaga kesehatan
  • Pembebasan PBB untuk lembaga sosial
  • Pembebasan PBB untuk lembaga budaya
  • Pembebasan PBB untuk lembaga penelitian
  • Pembebasan PBB untuk rumah tinggal sederhana
  • Pembebasan PBB untuk rumah tinggal tidak layak huni
  • Keringanan PBB untuk wajib pajak yang kurang mampu
  • Keringanan PBB untuk wajib pajak yang terkena bencana alam
  • Keringanan PBB untuk wajib pajak yang mengalami musibah

Syarat dan Prosedur untuk Memperoleh Pembebasan dan Keringanan PBB

Syarat dan prosedur untuk memperoleh pembebasan dan keringanan PBB berbeda-beda tergantung pada jenis pembebasan atau keringanan yang diberikan. Namun, secara umum, syarat dan prosedur untuk memperoleh pembebasan dan keringanan PBB adalah sebagai berikut:

  1. Wajib pajak mengajukan permohonan pembebasan atau keringanan PBB kepada kepala daerah setempat.
  2. Permohonan pembebasan atau keringanan PBB harus disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang sesuai dengan jenis pembebasan atau keringanan yang diberikan.
  3. Kepala daerah setempat akan memeriksa permohonan dan dokumen-dokumen pendukung yang diajukan oleh wajib pajak.
  4. Jika permohonan dan dokumen-dokumen pendukung yang diajukan oleh wajib pajak memenuhi persyaratan, maka kepala daerah setempat akan menerbitkan surat keputusan pembebasan atau keringanan PBB.
  5. Surat keputusan pembebasan atau keringanan PBB harus disampaikan kepada wajib pajak.

Penutup

cara menghitung pajak bumi dan bangunan terbaru

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung dan membayar PBB tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan memahami cara menghitung PBB dengan benar, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *